KNTI: Permen 56/2016 Produk Bu Susi Bencana Bagi Nelayan, Tapi Rencana Ekspor Juga Bikin Khawatir

  • Whatsapp
Lobster (ist)

INDOPOLITIKA.COM – Ketua Komisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setyawan mengaku sering menerima keluhan nelayan pembudidaya lobster. Keluhan itu muncul sejak terbitnya Peraturan Menteri KKP Nomor 56 tahun 2016. Peraturan yang ditandatangani eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti itu menyebabkan terhentinya kegiatan ekonomi warga. Khususnya dalam bidang budidaya lobster.

“Teman-teman KNTI di daerah itu melaporkan, sejak terbitnya aturan ini jadi bencana buat mereka. Karena mereka tidak bisa mengambil bibit lobster itu untuk budidaya,” katanya dalam sebuah diskusi di kantor KKP Rabu siang (19/2/2020).

Bacaan Lainnya

Pada saat aturan itu muncul dan pembudidaya lobster berhenti melakukan kegiatan itu, penyelundupan justru terjadi semakin menjadi-jadi. Akibatnya, para pembudidaya juga sangat kesulitan mendapatkan benih lobster. Celakanya, dengan adanya rencana revisi Permen KKP Nomor 56 tahun 2016, kekhawatiran para nelayan justru tidak berkurang.

“Kalau nanti ada perubahan Permen KKP, ekspornya dibuka, teman-teman pembudidaya akan lebih kesulitan lagi mendapatkan benih,” katanya.

Karena itu, bagi mereka, ketersediaan dan keterjangkauan benih lobster bagi nelayan pembudidaya itu yang justru harus bisa dipastikan. Pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan stok bibit lobster untuk kepentingan budidaya di dalam negeri.

“Kalau pak Menteri KKP juga punya komitmen dan kesungguhan untuk mendorong budidaya di Indonesia harusnya yang ditampilkan sejak awal itu disampaikan ke publik apa rencana roadmap budidaya lobster di Indonesia. Kan ini nggak pernah muncul. Itu harus dibuka ke publik,” ujarnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *