Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Gugat Jokowi

Terkait Revisi Undang-undang KPK
  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan akan dibahas bersama oleh anggota DPR.

Anggota koalisi Masyarakat Sipil yang juga peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryan mengaku telah bersiap melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman atau melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga:

“Satu, ini bisa kita gugat cacat formalnya ke Ombudsman. Yang kedua kami bisa PTUN-kan tindakan Jokowi, bukan supresnya ya, tapi tindakannya Jokowi. Karena presiden hanya bisa merespons UU yang masuk prolegnas prioritas. Kalau tidak, presiden itu melanggar hukum. Ini [langkah] sebelum UU-nya jadi,” ujar Agil usai diskusi mengenai sejumlah RUU yang kontroversial, di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

“Kalau UU sudah jadi, kami masih bisa mempersoalkan melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dengan uji formilnya. Kita minta MK membatalkan,” sambungnya.

Namun begitu menurut Agil, Koalisi Masyarakat Sipil masih berharap Jokowi menarik Surat Presiden mengenai pembahasan RUU KPK. Atau langkah lain, Presiden Jokowi tidak mengutus menteri-menterinya menghadiri pembahasan.

“Karena kalau tidak ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah maka UU ini tidak akan jadi. Kalau misalkan Jokowi tidak melakukan itu juga, ya terpaksa kami akan menempuh proses hukum,” tutur Agil.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD juga angkat bicara. Ia menyarankan revisi UU KPK dikembalikan kepada prosedur yang seharusnya. Mahfud mengingatkan, UU itu bisa dibatalkan MK jika tidak sesuai prosedur. “Saya menganjurkan, sebagai rakyat, meminta agar itu dikembalikan ke prosedur yang ada,” kata Mahfud di Yogyakarta, Ahad (15/9).

Tetapi, ia menekankan, materi-materi revisi yang bagus hendaknya bisa dijaga bersama agar dipertahankan. Atau, lanjut Mahfud, digantikan materi-materi yang lebih bagus jika ada pembanding-pembandingnya. Bahkan, ia mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja menarik atau menunda pembahasan revisi UU KPK tersebut.

Terlebih, jika revisi UU KPK selama proses pembuatan tidak sesuai prosedur yang seharusnya. “Kalau cacat formal itu bisa dibatalkan MK, saya pernah (saat jadi Ketua MK) membatalkan yang begitu-begitu, kecuali MK nanti kena angin atau apa ya,” ujar Mahfud.[asa]

 

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *