Kolaborasi Pemerintah dan Pengusaha Atasi Perbudakan Modern

Bali: Pemerintah dan pebisnis dari kawasan Indo-Pasifik kini bekerja bersama lebih dekat melalui Bali Process untuk mengakhiri perdagangan manusia dan perbudakan modern. Berdasarkan laporan Organisasi Buruh Internasional, 62 persen dari 40 juta korban perbudakan modern tinggal di kawasan Indo-Pasifik.
 
"Pemerintah memainkan peran kunci dalam menetapkan kebijakan dan perundang-undangan yang jelas untuk menghapus praktik-praktik ini, namun Pemerintah tidak dapat mencapai tujuan ini sendiri – pebisnis turut memiliki peran yang sangat penting," peranyataan Menlu Australia Julie Bishop, dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Australia, yang diterima Medcom.id, Kamis 9 Agustus 2018.
 
Pada Konferensi Tingkat Menteri Bali Proses yang ke-7, para pemimpin bisnis dari Pemerintah dan Forum Bisnis menyajikan serangkaian rekomendasi untuk kolaborasi yang lebih erat dalam mengakhiri perbudakan modern, yang disambut baik oleh 25 menteri.
 
Rekomendasi tersebut dibangun dalam tiga pilar:  Acknowledge (tahu), Act (bertindak), and Advance (maju) – AAA. Ketiganya menggaris-bawahi langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kesadaran akan perbudakan modern, memperkuat kebijakan dan perundang-undangan, dan menerapkan praktik bisnis yang etis.
 
Rekomendasi AAA akan memberikan momentum untuk mencapai target PBB dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 tentang perbudakan modern dan perdagangan manusia.
 
Kami mengucapkan selamat kepada pimpinan bisnis Bapak Andrew Forrest AO, Ketua Fortescue Metals Group dan pendiri Walk Free Foundation, dan Bapak Eddy Sariaatmadja, pendiri dan Ketua Emtek Group, yang memimpin konsultasi untuk mengembangkan rekomendasi ini.
 
Anggota Bali Process menegaskan kembali komitmen kami untuk memperdalam keterlibatan dengan pebisnis dan masyarakat sipil dalam hal memberantas perdagangan manusia dan perbudakan modern.
 
Australia turut berbelasungkawa atas hilangnya nyawa akibat gempa bumi yang baru terjadi dan menyampaikan apresiasi kami kepada pihak berwenang di Indonesia atas bantuan mereka dalam mengevakuasi delegasi Australia yang saat itu sedang berada di Lombok.
 
Pertemuan Bali Process Ministerial Meeting  on  People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crimes (BPMC 7) telah resmi ditutup pada 7 Agustus 2018. Pertemuan dipimpin bersama (co-chairs) oleh Menlu Retno Marsudi dan Menlu Australia, Julie Bishop, dengan kehadiran 281 peserta dari 46 negara, dan 10 Organisasi Internasional dan NGO. Pada BPMC 7 kali ini memiliki tingkat (level) kehadiran tertinggi sejak Bali Process berdiri dengan level kehadiran 26 Menteri/setingkat Menteri.