Komisi II Bantah Revisi UU KPK Dibuat Secara Gelap-gelapan

  • Whatsapp
Arteria Dahlan

INDOPOLITIKA.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, membantah pernyataan bahwa revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dilakukan secara gelap-gelapan.

Dia juga menjelaskan urutan dilakukannya revisi terhadap UU KPK. Arteria mengatakan proses revisi pada UU KPK sudah dilakukan sejak 2015.

Baca Juga:

“Pembahasan terkait dengan revisi ini sudah melembaga itu mulai 2015 pak. Kemudian di 2017 masuk ke proleknas, dibahas, hampir final,” jelas Arteria Dahlan saat diundang di acara Indonesia Lawyers Club yang diunggah di channel YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (10/9).

Namun, UU KPK yang sudah final tersebut ditunda oleh pihak DPR, dengan alasan yang tidak disebutkan Arteria. “Hebatnya DPR melihat bagaimana arif dan bijasana kita sepakati untuk menunda, bukan menghentikan, bukan membatalkan,” ujar Arteria Dahlan.

Walau sudah ditunda untuk disahkan, pada akhir periode di DPR, UU KPK tersebut kembali dibuka dan diperbincangkan. Arteria mengaggap hal tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena adanya evaluasi di akhir periode.

“Nah biasanya di akhir masa periode ini di setiap komisi badan, alat kelengkapan dewan melakukan evaluasi,” ujar Arteria Dahlan.

“Pada saat ini kita evaluasi semua, ternyata memang ada undang-undang yang sudah masuk proleknas, yang sekiranya bisa kita ajukan untuk dilakukan revisi undang-undang, itu poinnya,” tambahnya.

Ia pun menegaskan bahwa DPR tidak melakukan revisi UU dengan diam-diam atau gelap-gelapan. Anggota Komisi II itu kemudian menjelaskan semua tahap yang harus dilalui DPR.Semua tahapan itu pun disebut tidak ditutup-tutupi oleh DPR sendiri.

“Jadi semuanya dibahas, di DPR itu tidak ada yang namanya operasi senyap, apa lagi kalau Pak Karni lihat, ini usulan baleg (Badan Legislatif -red). Baleg itu mau ke paripurna saja dimusyawarahkan, di baleg dibahas oleh semua fraksi terdokumentasi, teradministrasi,

Bahkan ia juga menjelaskan, samua proses di DPR dilakukan secara musyawarah sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga ia menolak keras saat dikatakan DPR buru-buru dalam melakukan revisi UU KPK.

“Kemudian kenapa terburu-buru dalam perspektif apa? Tadi saya sudah sampaikan sequence-nya, tata urutan waktu dan kejadian,” ujar Arteria Dahlan.

Bahkan Arteria Dahlan juga mengaku tidak ada pemikiran untuk melakukan pelemahan dengan revisi UU KPK. “Nah yang ingin saya sampaikan tidak terpetik satu pemikiran pun dari kami terlebih seluruh fraksi, ini untuk pelemahan. Makanya saya katakan, dalam perspektif apa?,” ujar Arteria Dahlan.

Ia mempertanyakan hal tersebut karena merasa DPR melakukan revisi UU KPK. Dengan revisi dari UU KPK Itu, DPR ingin membentuk KPK menjadi lembaga uang akuntabel, transparan, terukur, dan terkoreksi.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *