Komisi II Dorong KPU Tuntaskan Santunan untuk KPPS yang Meninggal  

  • Whatsapp
Mendagri Tjahjo Kumolo, selepas Raker dengan Komisi II, Kamis (26/9).

INDOPOLITIKA.COM Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyelesaikan santunan kepada penyelenggara Pemilu ad hoc, yang meninggal dunia atau sakit.

Demikian hal itu salah satu poin yang dikemukakan Komisi II saat  menggelar kerja (Raker) bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Kamis (26/9). Selain usulan itu, Komisi II juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak ini atas kinerja dan upaya yang dilakukan terkait pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Selain itu, Komisi II memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP merekomendasikan untuk melakukan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir pada kesempatan itu, menyebut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2020.

“Perlu masuk agenda pembahasan revisi supaya nanti kalau ada pengajuan ke MK (Mahkamah Konstitusi) itu tidak menghambat waktu tahapan Pemilu,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Selain memberikan catatan mengenai ‘keserentakan’ Pemilu dan lamanya durasi Kampanye, Kemendagri juga menyoroti beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai konsekuensi dari ‘keserentakan’ pelaksanaan Pemilu.

“Setelah Komisi II mengundang Kemendagri, mitra KPU, Bawaslu, DKPP sebagainya, mencermati gelagat perkembangan dan dinamika Pileg dan Pilpres tadi, masing-masing yang diundang menyampaikan beberapa usulan yang intinya perlu ada perubahan UU Pemilu dan Pilkada secara komprehensif, salah satunya penetapan jadwal kampanye sampai beban kerja KPPS,” ujarnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *