Komisi III Usul Status Nusakambangan Jadi Otorita

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyampaikan statusnya Nusakambangan saat ini masih sebagai satuan kerja (satker) sehingga masih memiliki hambatan dan keterbatasan.

Untuk itu, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, apakah bisa Nusakambangan dijadikan semacam daerah otorita yang khusus menangani narapidana-narapidana yang beresiko tinggi (high risk).

Bacaan Lainnya

“Kita buatkan semacam Otorita yang dikelola sendiri, jadi sudah tidak tergantung lagi dengan yang lain, dan direct-nya ke Ditjen PAS atau Menkum HAM. Agar mereka bisa konsen di sini dalam satu kawasan khusus, ditangani oleh satu badan otorita yang menangani narapidana yang beresiko tinggi,” kata Adies di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Politisi Golkar ini menambahkan, luas Nusakambangan ini mencapai 21.600 hektar dan perlu dikelola oleh semacam badan otorita tersendiri, mengingat Pulau Nusakambangan kekhususan sebagai daerah lembaga pemasyarakatan.

Hal tersebut senada dengan SK Menteri Kehakiman tahun 1983 s.d saat ini yang menetapkan Nusakambangan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang sulit dibina di lapas luar Nusakambangan.

“Oleh karena itu, jika Nusakambangan dikelola oleh satu badan otorita tersendiri khusus narapidana yang beresiko tinggi, maka Nusakambangan akan lebih maksimal lagi dalam pengelolaannya,” ujarnya.

“Wacana ini tentu perlu dikaji lebih dalam lagi, jika dikelola dengan baik, Nusakambangan bisa menjadi satu badan otorita kompleks lapas yang terbaik,” imbuhnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *