Komisi V Minta Bukti Pernyataan Menkeu Sri Mulyani Soal Transfer Ke Desa Fiktif

  • Whatsapp
Sri Mulyani

INDOPOLITIKA.COM – Komisi V DPR RI merasa aneh dengan munculnya Desa Siluman dalam kasus transfer keuangan atau dana desa. Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah AlKadrie mengatakan, pernyataan Menkeu itu harus dibuktikan. Sebab, pernyataan itu menyangkut sistem bernegara dan keuangan negara.

“Kok bisa terjadi transfer ke desa siluman gitu ya. Kan itu seharusnya (desa-desa) itu sudah teregistrasi di Kemendagri. Ada nomor pokok desa di Kemendagri. Bagi desa-desa pemekaran itu bisa dia Pilkades kalo dia sudah teregister.  Kalau sekarang ada desa siluman, saya nggak tau mungkin penduduknya hantu, iblis, gitu kan ya,” ujarnya usai rapat internal komisi V, Selasa (5/11/2019) sore.

Baca Juga:

Dia memastikan akan menindaklanjuti statement Menkeu itu ke kementerian desa. Kemendes merupakan mitra komisi V DPR. Dia ingin hal-hal itu bisa terungkap. Sehjngga tidak merugikan negara dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kalau itu bisa terjadi sangat kita sayangkan. Artinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, Hal-hal seperti itu bisa muncul, sangat tidak masuk akal. Ini yang mau kita tindaklanjuti. Apa benar apa nggak. Atau cuma buat ekspose doank. Kok bisa teranggarkan,” ungkapnya.

Saat ditanya siapa bermain dalam kasus transfer ke desa fiktif itu, Politisi Asal Nasdem itu mengatakan komisinya akan mendalami terlebih dahulu.

“Kami belum sampai sejauh itu. Kami mau buktikan dulu ada nggak desa siluman. Itu jadi atensi kami,” kata Sekretaris Fraksi MPR itu.

Kasus banyaknya desa siluman itu bermula dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani. Sri menemukan sebuah desa yang tidak berpenghuni atau ia menyebutnya dengan fiktif.

Namun desa tersebut mendapat anggaran dari pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama Komisi XI DPR RI terkait tantangan dalam penyaluran dana desa.

Semakin memperkuat dugaan Sri Mulyani, desa tersebut memang tidak terdaftar sebelumnya, jadi bisa dikatakan tidak berpenghuni.

Tetapi, pelaku yang membuat adanya desa itu belum diketahui siapa orangnya. “Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun,” ujarnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *