Hukum

Komisi Yudisial Rekomendasikan Hakim Sarpin Rizaldi Diskorsing Enam Bulan Nonpalu

Komisi Yudisial (KY) menyepakati untuk merekomendasikan sanksi skorsing yakni tidak boleh memutus sidang atau nonpalu bagi salah satu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Sarpin Rizaldi.

“Pleno KY lengkap (tujuh orang) menyepakati merekomendasikan sanksi skorsing (nonpalu) selama enam bulan,” kata Ketua KY Imam Ansori Saleh, Selasa (30/6/2015).

Imam menilai, ada beberapa prinsip yang dilanggar Hakim Sarpin dalam memutus sidang praperadilan yang diajukan Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan (BG) pada beberapa waktu lalu.

Sebagai hakim, Sarpin dinilai tidak teliti dalam mengutip keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara. “Sehingga yang disampaikan ahli bertentangan dengan yang dimuat hakim dalam putusannya,” ujarnya.

Dilanjutkan, ketidakhati-hatian Hakim Sarpin juga tertuang dalam menuliskan identitas ahli, dimana menyebut Profesor Sidharta sebagai ahli hukum pidana. “Padahal yang bersangkutan ahli filsafat hukum,” pungkasnya.

Hakim kontroversial tersebut juga dinilai menerima fasilitas pembelaan dari kuasa hukum secara gratis. “Dan tidak rendah hati, yakni tidak memenuhi panggilan KY malah menantang ‘kalau berani KY datang ke PN Jakarta Selatan’,” tutur Imam mengutip ungkapan Sarpin.

Imam menuturkan, bahwa rapat pleno tersebut bukan berjalan mulus tanpa hambatan. Melainkan berlangsung alot lantaran masing-masing komisioner lembaganya memiliki argumentasi yang berbeda-beda.

“Adapun soal teknis yudisial yang menyangkut penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan diserahkan sepenuhnya kepada MA (Mahkamah Agung),” tukasnya.

Seperti diketahui, aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan Hakim Sarpin Rizaldi ke Komisi Yudisal pada Selasa 17 Februari 2015. Laporan itu terkait pelanggaran yang dilakukan Hakim Sarpin dalam memutus praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

Putusan tersebut dianggap menyederai hukum yang tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 10 terkait Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim.

Hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan tersangka yang diberikan KPK kepada BG tidaklah sah lantaran jabatan BG tidak dapat terkategori sebagai Penyelenggara Negara seperti yang tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sehingga, KPK dianggap tidak dapat mengusut kasus gratifikasi yang menjerat BG saat itu.

Selain itu, Hakim Sarpin dianggap melanggar Pasal 77 KUHAP dimana objek praperadilan hanya menyangkut penahanan, penangkapan dan ganti rugi. Sementara dia memutus bahwa penetapan tersangka BG masuk dalam objek praperadilan. (sn/ind)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close