Komite I DPD RI Sebut Undang-Undang Pemda Belum Berjalan Optimal

  • Whatsapp
Gubernur NTT Victor B Laiskodat menerima Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI

INDOPOLITIKA.COM – Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Pemda masih belum dapat dijalankan optimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masih menimbulkan kegamangan dalam pelaksanaannya. Contohnya, adalah persoalan perizinan dan kewenangan pendidikan khususnya menengah yang ditarik ke provinsi.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan Pemerintah Provinsi NTT dan sejumlah Kabupaten yang bertempat di Aula Kantor Gubernur NTT, baru-baru ini.

Bacaan Lainnya

Pertemuan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan NTT, Jamaludin Ahmad. Delegasi Komite I dipimpin oleh Wakil Ketua II Senator Djafar Alkatiri (Dapil Sulawesi Utara), Senator Abraham Liyanto (Dapil NTT selaku tuan rumah), Senator Almalik Pababari (Dapil Sulawesi Barat), dan Senator Dewa Putu Ardika Seputra (Dapil Sulwesi Tenggara).

Hadir juga dalam pertemuan ini Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora, Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke, sejumlah Asisten I dari Kabupaten Timur Tengah Utara; Malaka; Sumba Barat; Belu; Ngada; Manggarai Barat; dan Manggarai, sejumlah pejabat Fokompinda, perwakilan Universitas, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah NTT, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Jamaludin dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pemda NTT merupakan Daerah Kepulauan, masih terdapat pulau yang tidak bernama dan tidak berpenghuni oleh karena diperlukan perhatian yang lebih mendalam dan anggaran yang cukup besar untuk mengawasi dan menjaga keamanan di pulau-pulau tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *