Pemerintahan

Jambi Komitmen Sukseskan Reforma Agraria

JAMBI – Sebagai salah satu upaya percepatan Program Prioritas Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial,Kantor Staf Presiden bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasioanal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan ‘Pra-Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial’. di 9 provinsi prioritas untuk memastikan penyelesaian usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial dari masyarakat dan mitra pembangunan, sebagai persiapan Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Pehutanan Sosial Untuk Keadilan Sosial.

Provinsi Jambi dalam kesempatan ini menyatakan dukungan dan kesiapan kolaborasi untuk percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. “Provinsi Jambi berkomitmen mensukseskan Reforma Agraria. Saat ini kami sudah membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan melalui SK Gubernur Jambi No. 48 Tahun 2017,” ungkap Asisten I Setda Provinsi Jambi Aparuni Sharaudin dalam pembukaan Pra Rembuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Aula Meranti, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Selasa 17 April 2018.

“Dengan kerjasama pusat, daerah dan masyarakat ini diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin aktif mengusulkan RA atau PS dan model pemberdayaanya untuk ditindaklanjuti ATR/BPN, KLHK dan Kemendes yang telah hadir bersama kita di sini,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Hardjono dalam pembukaan dan pemberian arahan dalam Pra-Rembuk.

Pra-Rembuk ini dipandu oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Ari Mahkota mewakili Ditjen Penataan Agraria, Agus Nurhayat dan Doni Setiawan mewakili Ditjen Planologi dan PSKL Kementerian Lilngkungan Hidup dan Kehutanan, Suprapedi dan Markos mewakilil Kementerian Desa PDDT, OPD Provinsi, kelompok mitra pembangunan antara lain perwakilan WALHI, Perkumpulan Hijau, Yayasan Gita Buana, Mitra Aksi, Walestra, Serikat Petani Indonesia, serta sejumlah pemerintah desa yakni Pemerintah Desa Cinta Damai, Pemerintah Desa Sungai Rotan, Pemerintah Desa Sungai Paur, dan Pemerintah Desa Lampisi.

Secara khusus Wakil Sekjend PBNU Imam Pitudu menyampaikan bahwa jajaran NU Pusat dan Daerah siap mendukung bahkan menjadi ujung tombak percepatan Program Prioritas Presiden Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. “Hukum menghidupkan tanah yang mati adalah wajib. Fiqih-nya wajib dikelola tanpa atau dengan izin pemerintah. Dengan adanya Program RAPS ini maka pemerintah sudah on track dan perlu dikawal,” tegas Imam.

Menurut penjelasan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jambi Ir. Erizal, awal Maret 2018 Provinsi Jambi sudah membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial dan melakukan identifikasi luasan lahan dan akan disampaikan melalui Bupati. Sebelumnya, Presiden Jokowi diwakili oleh Menteri PAN RB Asman Abnur menyerahkan 82.121 sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Jambi.

Pra-Rembuk ini mengindentifikasi bahwa masih ada beberapa daerah yang sudah dikelola masyarakat dan perlu perhatian lebih lanjut terkait hak penguasaan dan penyelesaian konfliknya. Untuk itu diperlukan percepatan pelaksanaan Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTHK) melalui Tim Inver yang telah dibentuk oleh Gubernur, kolaborasi dengan akademisi, dan masyarakat sipil. Perwakilan masyarakat dan mitra pembangunan yang hadir diminta agar menyampaikan data subjek dan objek dalam kawasan kepada Tim Inver untuk ditindaklanjuti dan diproses melalui mekanisme PPTHK. Penyampaian usulan usulan TORA dalam waktu dekat disampaikan kepada Tim Inver Provinsi Jambi, simultan dapat disampaikan LAPOR! (lapor.go.id) untuk diteruskan kepada dan dikawal oleh kementerian teknis terkait.

Sebagai penutup, Abetnego Tarigan menyampaikan bahwa akselerasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial harus berbarengan dengan penyelesaian Konflik Agraria. Ia menekankan, jangan sampai banyak sertifikat yang dibagi oleh Presiden tapi semakin banyak juga konflik yang terjadi.

“Kami mengawal akselerasi RAPS seiring juga dengan penyelesaian konflik agraria. Saat ini kami tengah bersama kementerian terkait berupaya mempercepat penerbitan Peraturan Presiden Reforma Agraria, serta penerbitan Petunjuk Teknis pelaksanaan PPTHK,” kata Abetnego.

Tags

Artikel Terkait

Close
Close