Kalau 10 Capim Langsung Disetorkan Presiden Ke DPR

Komitmen Pemberantasan Korupsi Jokowi Patut Dipertanyakan

  • Whatsapp
Presiden Jokowi

INDOPOLITIKA- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) M Zaenurrahman berharap Presiden Jokowi menyeleksi lebih ketat lagi terhadap 10 nama calon pimpinan (capim) KPK yang telah direkomendasikan panitia seleksi (pansel).

“Kalau Presiden ngotot untuk menyetor 10  nama tersebut ke DPR saya pikir komitmen pemberantasan korupsi Presiden patut dipertanyakan,” ujar M Zaenurrahman kepada Indopolitika, Selasa (3/9).

Baca Juga:

Zaenurrahman menilai, diantara 10 nama yang direkomendasikan pansel, ada beberapa yang memiliki track record kurang baik. Dia menyebut Inspektur Jenderal Firli Bahuri misalnya. Dia beberapa waktu lalu diungkapkan KPK pernah memiliki masalah etik ketika masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Selain Firli, lanjut Zaenurrahman, masih ada beberapa calon lainnya dinilai  kurang memiliki performa baik ketika menjawab pertanyaan saat uji publik.

“Contohnya, ada beberapa orang yang menjawab tidak akan menindak kepolisian dan kejaksaan ketika nanti terpilih, alasannya untuk menghindari friksi antara KPK dengan lembaga penegak hukum,” katanya.

Jawaban seperti itu, menurut Zaenurrahman, sangat berbahaya bagi masa depan  KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK akan dikerdilkan. Hal itu tentu tidak seusai dengan tujuan utama pembentukan KPK. KPK, kata Zaenurrahman, dibentuk justru sebagai trigger mechanism bagi para penegak hukum lainnya agar bisa bersih.

Dia menegaskan dalam prioritas kerja KPK, terlebih dahulu melakukan upaya pencegahan dan penindakan kepada lembaga penegak hukum seperti kepolisan, kejaksaan dan kehakiman dan lembaga permasyarakatan.

“Ya, kalau diumpamakan para penegak hukum itu adalah sapu yang akan menyapu Indonesia dari kotoran korupsi. Bagaimana mungkin, kalau sapunya kotor itu bisa membersihkan lantai yang kotor? Kalau seperti itu kan justru malah mengotori lantainya. Dengan begitu capim KPK yang menyatakan tidak akan menindak kepolisian dan kejaksaan jika terpilih nanti. Itu justru tidak layak untuk jadi pimpinan,” tutupnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *