Komnas HAM: Pemerintah Harus Terbuka Soal Penonaktifan 75 Pegawai KPK

  • Whatsapp
Anggota Komnas HAM Choirul Anam

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan jajarannya untuk terbuka soal penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komnas HAM Choirul Anam mengatakan pemerintah harus terbuka soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Berita Lainnya

“Presiden kami minta supaya memerintahkan kepada semua pihak, termasuk para menteri ketika dimintai keterangan terkait kasus ini oleh Komnas HAM diminta mau kooperatif,” ungkap Anam di kantornya, Senin (24/5/2021).

Menurutnya, kasus ini menjadi tolok ukur bangsa Indonesia ke depannya terkait permasalahan korupsi. Apakah pemberantasan korupsi jadi lebih baik atau lebih merosot ke depannya.

“Jadi taruhannya itu. Makanya kami minta kepada presiden, untuk juga memberikan atensi pada kasus ini,” ucapnya.

Anam pun pun mengimbau kepada seluruh pihak terkait agar jangan pernah menghalang-halangi langkah Komnas HAM jika nanti dimintai keterangan terkait penyelesaian kasus ini.

“Minimal memerintahkan kepada semua pihak di bawah Presiden untuk mau terbuka dan transparan kepada Komnas HAM. Jadi jangan halang-halangi Komnas HAM,” ujarnya.(net)

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *