Komnas HAM Ungkap Ada Perbedaan Keterangan Substansial Antara BKN dan KPK

  • Whatsapp
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ada perbedaan keterangan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dengan pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Diketahui Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK), Kamis (17/6/2021). Pihak BKN sudah diperiksa Komnas HAM pada Rabu (9/6/2021).

Berita Lainnya

“BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami dan oleh KPK maupun oleh BKN. Sehingga ini memang harus kita dalami lagi,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6/2021).

Anam memastikan akan menelusuri lebih dalam perbedaan keterangan yang diberikan KPK dan BKN. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh soal perbedaan keterangan antara Nurul Ghufron dan BKN.

“Perbedaan itu ada yang soal substansial dan memengaruhi secara besar, kenapa kok ada hasil 75 dan hasil 1.200 sekian,” lanjut Choirul Anam.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan perbedaan keterangan yang mengarah pada hal-hal teknis. Namun, Anam tidak menjelaskan secara detail apa saja perbedaan tersebut.

Pada pemeriksaan oleh Komnas HAM, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nurul Ghufron selalu Wakil Ketua KPK yang memberikan keterangan ke Komnas HAM.

Pertama, terkait dengan pengambilan kebijakan di level besar apakah itu menyangkut ranah kolektif kolegial pimpinan KPK atau bukan. Namun, Ghufron tidak bisa menjawab. Kedua, Ghufron juga tidak bisa menjawab ketika tim Komnas HAM menanyakan perihal pemilihan, intensitas pertemuan, dan lain sebagainya.

Terakhir, Ghufron juga tidak mampu menjawab pertanyaan terkait dengan ide atau inisiatif siapa mengenai sesuatu hal dan lain-lain. Atas beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab Ghufron, Komnas HAM meminta pimpinan KPK lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal KPK, datang ke Komnas dan memberikan penjelasan.

Hal itu mengingat, kata dia, terdapat sejumlah konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial dan sifatnya kontribusi pimpinan secara individu.

Terakhir, Anam memastikan meskipun hingga akhir Juni pimpinan KPK tidak mau memenuhi panggilan, hasil rekomendasi terkait dengan tes wawasan kebangsaan tetap bisa dikeluarkan. [rif]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *