Kongkow di Restoran Jepang, La Nyalla dan Yusril Obrolin Peran DPD Dalam Merancang Omnibus Law

  • Whatsapp
Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti (berbatik) saat bertemu dengan pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di salah satu rumah makan Jepang di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020) siang.

INDOPOLITIKA.COM- Sejumlah isu terkait ketatanegaraan dan rancangan undang-undang usulan dari DPD jadi topik pembicaraan dalam pertemuan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan pakar  Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di salah satu rumah makan Jepang di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020) siang.

La Nyalla hadir didampingi Wakil Ketua III DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sementara Yusril didampingi Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor. Tampak pula hadir dalam pertemuan tersebut, mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin.

Baca juga:

“Pak Yusril kan ahlinya di wilayah itu. Jadi kami sharing pendapat,” tukas La Nyalla usai pertemuan.

Ditambahkan La Nyalla, materi lain yang dibicarakan adalah tentang gagasan Presiden Jokowi terkait dengan Omnibus Law.

“Saya juga minta masukan agar ide presiden itu bisa cepat jalan, apa yang harus diperankan DPD,” ungkapnya.

Yusril pun senang dapat memberikan masukan-masukan konstruktif untuk kemajuan DPD ke depan, khususnya di wilayah fungsi legislasi.

“Saya berteman lama dengan beliau (La Nyalla), dan kami sering komunikasi. Siang ini kami saling bertukar pendapat tentang kebaikan negeri ini ke depan,” ujar mantan Ketua Tim Hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu.

Yusril juga memberi beberapa masukan lainnya, terutama untuk memperkuat peran DPD dan percepatan kontribusi dari DPD kepada kemajuan daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan memperkuat peran pengusaha lokal di daerah.

Sosok Yusril memang masih menjadi salah satu barometer di wilayah ilmu ketatanegaraan. Pria kelahiran Belitung ini mendapat titel Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Yusril juga pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara.[sgh]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *