Kontras Menilai Pemerintah Kembali Ke Era Orba Dengan Mengeluarkan SKB 11 Menteri

  • Whatsapp
Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma

INDOPOLITIKA.COM- Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga Negara terkait dengan penanganan radikalisme di Lingkungan ASN sama seperti kebijakan era Orde Baru.

Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma mengatakan di era orde baru peraturan tentang larangan ASN ikut aktif dalam partai politik dan aspirasi politik tertuang dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 1969 tentang larangan bagi PNS ikut aktif dalam partai politik dan aspirasi politik PNS hanya disalurkan kepada Golkar.

Muat Lebih

“Ini tidak jauh berbeda dengan era orde baru. Di era orde baru pernah ada peraturan Mendagri 1969 itu yang memberikan larangan bagi ASN untuk tidak memilih partai politik di luar Golongan Karya pada masa itu,” ujar Feri

Feri menduga 11 poin dalam peraturan tersebut melarang ASN tidak mengeluarkan ujaran kebencian kepada pemerintah. Padahal kata dia, inikan wilayah berbeda, aturan tersebut seperti aturan yang sengaja dibuat untuk menekan ASN agar tidak melakukan kritik kepada pemerintah.

Di sisi lain, ia khawatir peraturan tersebut akan menimbulkan penggunaan kekuasaan terhadap ASN yang cukup vokal.

“Potensi menyerupai Permendagri 1969 itu sangat besar. Jadi misalnya ketika ada kebijakan yang bertentangan, dan ASN itu mengkritisi, bisa juga kemudian ditafsirkan sebagai ujaran kebencian,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan SKB 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan November 2019.

Ada enam menteri yang ikut di dalamnya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, SKB melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *