Korupsi Walikota Ambon! Kadis Pendidikan-Manajer Alfamidi Mangkir Pemeriksaan KPK

Walikota Ambon Richard Louhenapessy/net

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tiga saksi mangkir dari pemanggilan tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dalam kasus suap yang menjerat Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

KPK pada Sabtu (14/5/2022) memanggil ketiganya untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020.

Bacaan Lainnya

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, ketiganya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Sallatalohy, lalu License Manager PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi) Tbk cabang Ambon Nandang Wibowo dan Direktur PT Kristal Kurnia Jaya Julian Kurniawan.

“Tim penyidik segera menjadwalkan pemanggilan berikutnya,” kata Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (16/5/2022).

Ali berharap para saksi dapat memenuhi panggilan selanjutnya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyidik dalam pengungkapan perkara tersebut.

Diketahui, KPK telah menetapkan Walikota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka pada kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, dan penerimaan gratifikasi.

Lembaga antirasuah juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Staf Tata Usaha Pimpinan di Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH), dan Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi (AM) Kota Ambon.

Namun tersangka Amri (AR) selaku pegawai minimarket Alfamidi (AM) saat ini masih buron, KPK pun mengultimatum dan meminta agar tersangka kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik.

Atas perbuatannya, tersangka Amri selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Richard dan Andrew sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [Red]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.