KPK Bongkar ‘Kelicikan’ PT Summarecon Agung Suap Perizinan di DIY, Begini Modusnya

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/net

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti kuat untuk menjerat PT Summarecon Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan di Yogyakarta. Lembaga Antikorupsi masih membuka peluang menambah tersangka dalam perkara ini.

KPK juga menduga PT Summarecon Agung menyamarkan nama perusahaannya untuk menyuap perizinan di daerah tersebut. Dugaan ini didalami dari pemeriksaan enam saksi pada Rabu, (22/6/20220.

Bacaan Lainnya

Namun, KPK mau fokus melengkapi berkas para tersangka. Para saksi yang dipanggil diutamakan untuk mendalami peran tersangka.

“Seluruh saksi dan konfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan IMB (izin mendirikan bangunan) apartemen oleh PT SA (Summarecon Agung) dengan menggunakan nama PT JOP (Java Orient Property) ke Pemkot Yogyakarta,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, (23/6/2022).

Enam saksi itu yakni Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Hari Setyawacono; Kepala Bidang Pengendalian Bangunan Gedung DPUPKP Kota Yogyakarta, Suko Darmanto; dan Koordinator Penanaman Modal Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta, Nur Sigit Edi Putranta.

Kemudian, Analis Kebijakan DPUPKP Kota Yogyakarta, Moh Nur Faiq; staf pengendalian bangunan gedung DPUPKP Yogyakarta, Sri Heru Wuryantoro; dan Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Kota Yogyakarta, C Nurvita Herawati.

Ali enggan memerinci lebih lanjut materi pemeriksaan para saksi. Lembaga Antikorupsi menegaskan keterangan mereka menguatkan tudingan penyidik kepada para tersangka dalam kasus ini.

KPK menegaskan tidak akan segan menetapkan PT Summarecon Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan di Yogyakarta. Jika ada bukti, Summarecon Agung bakal langsung dijerat.

“Bila kemudian memang ditemukan adanya cukup bukti keterlibatan pihak lain, siapapun itu termasuk korporasi maka akan kami tindak lanjuti,” ujar Ali Fikri.

Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Sedangkan, tersangka pemberi yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono (ON).

Haryadi menerima USD27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fulus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 2 Juni 2022.

KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.

Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [Red]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.