NasionalPolitik

KPK dan Saham TPPI yang Terlupa, Menilik Hubungan Hashim dan Hatta Rajasa

Indopolitika.comDesakan sejumlah pihak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut proses pengambilalihan saham Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) tak dapat dianggap sepele. Pasalnya, kurang lebih sudah satu dasawarsa perusahaan tersebut menunggak utang yang sangat besar pada negara. PT Pertamina juga sudah pernah menyatakan utang TPPI gagal bayar (default).

“TPPI punya utang Rp 17,8 triliun termasuk Rp 6,6 triliun kepada Pertamina, Rp 1,54 triliun kepada Perusahan Pengelola Aset qq Menteri Keuangan, dan Rp 1, 35 triliun kepada BP Migas,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batu Bara di Gedung KPK kemarin, Rabu (18/6).

Marwan menangkap adanya kesengajaan dari pemerintah untuk mengulur-ulur waktu pengambilalihan tersebut. Bahkan menurutnya, pemerintah terkesan ingin menggagalkan status failed TPPI dengan alasan yang tidak masuk akal.

“Salah satunya Kemenkeu yang mewakili Pemerintah, Pertamina, BP Migas, menyebutkan tidak punya hak untuk menjual langsung saham ke Pertamina. Padahal itu tidak benar karena ada pendapat konsultan hukum yang menyatakan bisa,” ujarnya.

Dengan alasan itu, ia mengaku datang ke KPK dengan membawa bukti berupa dokumen berisi pandangan dari beberapa pakar hukum yang membenarkan langkah Pemerintah untuk mengambil alih saham TPPI.

Hashim dan Hatta Rajasa?

deklarasi-prabowo-subianto-hatta-rajasa
Deklarasi Pasangan Prabowo Subianto (Kakak Hashimm DjodjoHadikusumo) dan Hatta Rajasa.

Selama ini, saham TPPI dimiliki oleh Tuban Petro (59%), Pertamina (15%) dan sisanya oleh kreditur asing. Di Tuban Petro sendiri ada saham pemerintah sebesar 70% dan sisanya dikuasai pemilik lama Honggo Wedratno, salah satu orang kepercayaan Hashim Djojohadikusumo. Untuk kepemilikan ini, Honggo atau Hashim dikabarkan berutang kepada Bank Century.

Tuban Petro adalah holding yang dibentuk untuk membawahi tiga perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo dkk, salah satunya TPPI. Karena diduga terlibat kredit macet di bank-bank miliknya sendiri, Hashim lantas menyerahkan tiga perusahaan itu kepada BPPN.

Belakangan, Hashim diketahui ingin membeli ulang perusahaan tersebut. Namun sayangnya, pemerintah tak bersedia sebab secara formal pemilik lama dilarang melakukan pembelian ulang. Karena itulah, urusan TPPI selanjutnya dilakukan melalui Honggo Wendratno.

Anehnya, meski perusahaannya itu terlilit utang, Honggo Wendratno masih bisa bertahan. Pemerintah bukannya mengambil paksa kelompok usaha milik obligor di era Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu, melainkan merestrukturisasi utangnya. Padahal cara ini terbukti gagal mengingat hutang Honggo begitu besar.

Usut demi usut, sebagaimana kabar yang beredar, beberapa aktor terlibat di balik modus restrukturasi tersebut. Aktor itu berasal dari kalangan pejabat pemerintah yang punya peran di Tuban Petro. Salah satunya adalah Amir Sambodo, staf khusus mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Konon, Amir paling gencar melobi Kementerian Keuangan agar menugasi BP Migas memasok kondensat ketika Pertamina menyetop pasokan akibat gagal bayar. Amir pula yang menghambat setiap upaya konversi saham Tuban Petro yang dikuasai Honggo Wendratno kepada Pertamina.

Seorang sumber menyebutkan, peran dan kedekatan Amir dengan Hatta Rajasa itu kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Hashim memilih Hatta jadi cawapres Prabowo. Kelak jika Prabowo jadi Presiden, ungkapnya, Hashim mungkin berharap bisa kembali kuasai Tuban Petro. (Ind)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close