KPK Geledah Kantor BPK Jabar-Pemkab Bogor dan Rumah 2 Tersangka Terkait Suap Ade Yasin, Ini yang Ditemukan

Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin/net

INDOPOLITIKA.COM – KPK kembali melakukan penggeledehan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin. Sejumlah dokumen dan bukti elektronik berhasil ditemukan.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lokasi yang digeledah tersebut yakni kantor BPK Jawa Barat, Inspektorat Pemkab Bogor serta rumah dua tersangka di Bandung dan Bogor.

“Dari empat lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya sejumlah dokumen dan alat bukti elektronik,” kata Ali Fikri, Senin (6/6/2022).

Namun, juru bicara berlatar belakang Jaksa itu enggan memerinci dokumen dan alat elektronik yang ditemukan. KPK yakin barang bukti itu membuat penyidik semakin yakin ada permainan kotor pegawai BPK Jawa Barat dalam pemeriksaan keuangan atas perintah Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

KPK segera menyita barang bukti yang ditemukan. Dokumen dan alat elektronik itu juga bakal dianalisis untuk mendalami perkara ini.

“Diduga menjadi materi objek audit yang dilakukan oleh tersangka ATM (pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah) dan kawan-kawan untuk mengondisikan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor sebagaimana permintaan tersangka AY (Ade Yasin),” tegasnya.

Ade Yasin ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Sebanyak empat tersangka pemberi suap ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat ditetapkan tersangka penerima suap. Mereka, Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.