Capim Ini Buka-bukaan Soal Hubungan Kerja Sama LPSK-KPK Selama Ini

“KPK Hampir Selalu Menolak Bantuan Perlindungan Dari LPSK”

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA- Calon pimpinan (capim) KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, KPK sering menolak pemberian perlindungan saksi perkara korupsi yang ditawarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK).

“Selama ini, LPSK dan KPK relasinya cukup baik. Tapi yang jadi kendala sampai hari ini, ada kendala terhadap penyidik, hampir selalu ada penolakan,” ujar Lili menjawab pertanyaan anggota Pansel capim KPK, Al Araf saat tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga:

Meski demikian, Lili meyakini, penolakan tersebut bukan karena penyidik KPK tidak mau bekerja sama dengan instansi lain. Menurut dia, nota kesepahaman antara LPSK dan KPK terkait pemberian perlindungan saksi memang belum jelas dan detail.

“Tapi kami selalu menyampaikan kepada KPK bahwa ada peran LPSK dalam mendampingi saksi korupsi,” lanjut dia.

Selain itu, Lili juga menyebut, ada standard operasional prosedur di KPK yang menghambat LPSK dalam memberikan perlindungan saksi kasus korupsi. Namun demikian, Lili tidak menyebut aturan apa yang dimaksud. Hal itu tentu disayangkan.

Sebab, dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satu pun pasal yang melarang pemberian perlindungan saksi.

“Padahal dalam Undang-Undang LPSK, mengatur dengan jelas bahwa kami punya peran mendampingi saksi. Namun, hingga kini terhambat karena adanya penolakan dari penyidik, harusnya pimpinan KPK menghormati aturan lembaga lain,” lanjut dia.

Lili sekaligus menekankan bahwa LPSK juga berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberian perlindungan saksi, diyakini, bukan bertujuan untuk menghalang-halangi kinerja penegak hukum. Pada periode kerjanya di LPSK, Lili sempat mencoba membuka komunikasi dengan pimpinan KPK.

“Namun hanya mentok ke biro hukum. LPSK juga telah mengirim surat, namun tidak direspons,” lanjut Lili.

Untuk itu Lili bertekad jika terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023, dia akan memperbaiki nota kesepahaman antara KPK dan LPSK terkait perlindungan saksi korupsi.

Wakil Ketua LPSK periode 2013-2018 ini menegaskan, dirinya ingin agar nota kesepahaman antara KPK dan LPSK terkait perlindungan saksi korupsi lebih substansial.

Menurutnya, saksi-saksi kasus korupsi yang ditangani KPK berpotensi mendapatkan ancaman. Bahkan pegawai dan pimpinan KPK pun demikian. “Kalau bisa kerja sama dan koordinasi yang lebih baik ya kenapa tidak. Perlindungan kita berikan, kita pastikan terhindar dari ancaman,” paparnya kemudian.

Selain memperbaiki nota kesepahaman, lanjut Lili, dirinya juga bertekad memperbaiki komunikasi KPK dan LPSK. Menurutnya, komunikasi antarpimpinan kedua lembaga tersebut masih kaku.

“Berikutnya kedua lembaga ini harus saling menghargai aturan masing-masing. Toh tujuannya sama-sama untuk mengungkap perkara,” pungkasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *