KPK: Jika 7 Stafsus Milenial Jokowi Berada Setingkat Eselon I Wajib Lapor LHKPN

  • Whatsapp
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

INDOPOLITIKA.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengkaji terkait wajib atau tidaknya tujuh staf khusus (stafsus) milenial Presiden Jokowi menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Apakah tujuh staf khusus ini termasuk pejabat negara atau penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Muat Lebih

Febri mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pejabat setingkat eselon I itu wajib menyampaikan LHKPN.

“Jika mereka bertujuh berada pada setingkat eselon I maka tentu wajib lapor LHKPN,” ucap Febri.

KPK pun, lanjut Febri, mengimbau semua pihak yang masuk dalam kategori wajib menyampaikan LHKPN agar segera melaporkan kekayaannya.

Seperti diketahui, pada Kamis (21/11) Presiden Jokowi memperkenalkan tujuh orang stafsusnya dari kalangan milenial.

Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara (pendiri Ruang Guru), Putri Indahsari Tanjung (CEO dan founder Creativepreneur), Andi Taufan Garuda Putra (CEO Amarta), Ayu Kartika Dewi (pendiri Gerakan Sabang Merauke), Gracia Billy Mambrasar (CEO Kitong Bisa), Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise) serta Aminuddin Maruf (mantan Ketum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). [sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *