Hukum

KPK Panggil Mantan Walikota Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada terkait penyidikan kasus suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada 2012 dan 2013. Dada dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan PNS Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Hery Nurhayat (HN).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai saksi untuk tersangka HN terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan tanah untuk RTH di Pemerintah Kota Bandung pada 2012 dan 2013,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dada sebelumnya juga pernah diproses KPK terkait kasus korupsi pengurusan perkara banding dana bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung Tahun Anggaran 2009 hingga 2010.

KPK juga memanggil Hery Nurhayat sebagai saksi untuk tersangka Tomtom Dabbul Qomar (TDQ). Sebelumnya pada 20 April 2018, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus tersebut, yakni Hery Nurhayat serta dua anggota DPRD Bandung periode 2009-2014, TDQ dan Kadar Slamet.

Hery diketahui narapidana korupsi dana hibah 38 lembaga swadaya masyarakat (LSM) fiktif yang merugikan negara pada Rp8,1 miliar dan korupsi hibah Pemkot Bandung 2012. Dia divonis selama 9 tahun penjara pada 2015 lalu.

Hery Nurhayat selaku kepala DPKAD Pemkot Bandung sekaligus pengguna anggaran (PA) bersama-sama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi pada 2012 dan 2013.

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku Ketua Pelaksana Harian Badan Anggaran (banggar) dan anggota Banggar membahas APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012.

APBD Kota Bandung 2012 kemudian disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung Nomor 22 Tahun 2012. Salah satu alokasi anggarannya untuk pengadaan RTH sebesar Rp123,9 miliar, yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH. Dua RTH di antaranya RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH. Selain itu, keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.

Sementara Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH. Padahal, dia mengetahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya. Sebab, transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli, melainkan melalui makelar, yaitu Kadar dan kawan-kawan.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close