KPK Periksa Eks Bupati Bogor di Lapas Sukamiskin Terkait Dugaan Korupsi Ade Yasin

KPK periksa eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin di Lapas Sukamiskin/ist

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil beberapa pihak terkait dugaan korupsi Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin.

Salah satu yang diperiksa KPK dalam pengusutan kasus tersebut yakni eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Ia akan diperiksa di Lapas Sukamiskin.

Bacaan Lainnya

“Pemeriksaan dilakukan di  Lapas klas I Sukamiskin,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, (23/6/2022).

Ali berharap Rachmat kooperatif memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. Dia diminta tidak membela tersangka sekaligus Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [Red]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.