KPK Periksa Pejabat Kemenkes Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid 

KPK tetapkan lebih dari dua orang tersangka kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR RI.

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi terkait dugaan korupsi pengadaaan alat pelindung diri (APD) Covid-19, dengan memanggil sejumlah saksi.  

Terbaru, KPK memanggil pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan (Puskris) Kementerian Kesehatan Budi Silvana pada Rabu, 7 Februari 2024.  

KPK berharap mendapatkan informasi alur pengadaan alat perlindungan diri (APD) dalam penanganan pandemi covid-19 di Indonesia melalui saksi yang diperiksa.  

“Itu tentang kasus-kasus yang lain yang sedang kita periksa terkait APD ini masih dalam proses,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Kamis, (8/2/2024). 

Namun, Ghufron belum bisa memerinci informasi yang diulik penyidik dari Budi. Perkembangannya akan dipaparkan ke publik jika penyidik selesai menambah materi dalam berkas perkara. 

“Nanti kalau sudah ada update-nya dari teman penyidik akan kami sampaikan,” ujar Ghufron. 

Dugaan korupsi pengadaan APD untuk covid-19 di Kemenkes ini terjadi pada tahun anggaran 2020-2022. Nilai proyek mencapai Rp3,03 triliun.
 
Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. KPK memastikan ada kerugian negara senilai ratusan miliar rupiah yang timbul.
 

KPK sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam perkara ini. Identitas mereka baru dipaparkan ke publik saat penahanan dilakukan. 

Kerugian Sementara Rp625 Miliar  

KPK juga sudah mengantongi penghitungan sementara kerugian negara dari dugaan rasuah pengadaan APD ini. Jumlahnya sudah menyentuh ratusan miliar rupiah.
 
“Kerugian sementaranya dari perhitungan dalam proses penyelidikan sudah kami peroleh sekitar Rp625 miliar lebih,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Januari 2024.
 
Dia menegaskan hitungan tersebut belum final dan tidak digunakan dalam berkas perkara. Informasi yang dipakai penyidik nanti diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dari BPKP belum kami peroleh (penghitungan kerugian negaranya),” ujar Ali. [Red]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *