KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Kasus Suap ‘Ketok Palu’

  • Whatsapp
Empat mantan anggota DPRD Jambi jadi tersangka dari pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat Zumi Zola di KPK

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat tersangka baru anggota dewan Provinsi Jambi periode 2014-2019. Penetapan empat tersangka ini menyusul beberapa tersangka sebelumnya pada kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018, atau yang dikenal kasus suap ketok palu.

Plh deputi penindakan KPK Setyo mengatakan, KPK menaikkan ke Penyelidikan dan kemudian pada 26 Oktober 2020 ditingkatkan ke Penyidikan dengan menetapkan dan menahan keempat orang ini.

Berita Lainnya

“FR (Fahrurrozi) anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019; AEP (Arrakhmat Eka Putra) anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019; WI (Wiwid Iswhara) anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, dan; ZA (Zainul Arfan) anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019,” kata Setyo digedung Merah Putih KPK, Kamis (17/6/2021).

Setyo menyatakan, keempat tersangka ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan Kavling C1 untuk 20 hari pertama terhitung sejak 17 Juni 2021. Dengan demikian, ketiganya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 6 Juli 2021.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan 4 tersangka masing-masing selama 20 hari pertama, mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021,” ujarnya.

Empat tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Diketahui, KPK telah menetapkan 18 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Jambi serta seorang swasta.

Penetapan 18 orang sebagai tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat sejumlah pihak, termasuk mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Delapan Belas (18) orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu terdiri dari

a. Zumi Zola, (Gubernur Jambi 2016-2021)

b. Erwan Malik, (Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi)

c. Arfan, (Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi)

d. Saifudin, (Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi)

e. Supriono, (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019)

f. Sufardi Nurzain (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019),

g. Muhammadiyah (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019),

h. Zainal Abidin (Anggota Dprd Provinsi Jambi 2014-2019),

i. Elhehwi (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019),

j. Gusrizal (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019),

k. Effendi Hatta (Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019),

l. Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang (Swasta)

m. Cornelis Buston (Ketua DPRD)

n. AR. Syahbandar (Wakil Ketua DPRD)

o. Chumaidi Zaidi (Wakil Ketua DPRD)

p. Cekman (Fraksi Restorasi Nurani)

q. Tadjudin Hasan (Fraksi PKB)

r. Parlagutan Nasution (Fraksi PPP)

Perkara ini diawali dengan sebuah kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017. Dalam perkembangannya KPK mengungkap bahwa praktek uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Para anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang. Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang. [rif]

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *