KPPOD Minta Pemerintah Tegas Berantas Para Mafia Desa Fiktif

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif (KPPOD) Robert Endi Jaweng

INDOPOLITIKA.COM- Tiga desa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara jadi sorotan nasional. Tiga desa yang diduga fiktif itu adalah Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai, dan Desa Morehe Kecamatan Uepai. Desa- desa inilah yang diduga telah menerima kucuran dana program bantuan dana desa dari pememerintah sebesar 1 miliar.

Tiga desa yang berdampak pada penggunaan dana desa tidak tepat sasaran ini, membuat Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah  untuk mengevaluasi kebijakan dalam pengucuran dana desa.

Baca Juga:

Direktur Eksekutif (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh. Misalnya, daya serap angaran yang terpakai dan dampak dari penggunaan anggaran sehingga desa tersebut menjadi desa mandiri yang memililiki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

“Bukan lagi semata daya serapnya atau realisasi anggarannya, itu namanya kita tukang belanja tanpa melihat apa dampaknya,” ujar Direktur Eksekutif (KPPOD) Robert Endi Jaweng.

Ia mengatakan, ketika dana desa ini terserap dengan baik, maka akan menciptakan kesejahteraan masyrakatanya sehingga mengidupkan sendi-sendi perekonomian desa yang tentunya akan membuat desa ini mandiri. Tidak lagi mengharapkan kucuran dana dari pemerintah.

“Saya berharap lima tahun lagi kita enggak akan terlalu bicara banyak tentang dana desa, tapi perlu banyak bicara tentang ekonomi yang tumbuh, yang luar biasa di desa. Itu yang harus,” kata Robert.

Robert menekankan ada ketegasan dari pemerintah dalam memberantas oknum-oknum yang memanfaatkan kucuran dana desa ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Kata dia, untuk menindaknya diperlukan koordinasi antarkementerian terkait.

Kementerian Dalam Negeri yang memiliki daftar kode wilayah atas desa itu harus duduk bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan sebagai pihak yang menyalurkan dananya.

Selain itu, menurutnya, kalau memang sejauh ini informasinya sudah ketahuan peta kabupaten/kota bahkan provinsi tertentu yang terdapat desa fiktif harus dipanggil. Bila perlu verifikasi lapangan, bukan sekedar menghentikan alokasi anggaran.

“Pertanggungjawaban kenapa selama ini muncul usulan-usulan dana desa desa hantu. Itu yang harus dilakukan kemudian ke depan,” tutur Robert.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *