Indopolitika.comPemerintah masih belum serius menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pernah terjadi di Indonesia. Meski banyak meratifikasi aturan HAM Internasional sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun hal itu tidak dijalankan sepenuhnya.

“Kita sudah ratifikasi banyak instrumen HAM internasional tetapi tidak berjalan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang bisa diungkap,” beber praktisi hukum Todung Mulya Lubis dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Minggu (18/5).

Menurutnya, kasus pelanggaran HAM masih menjadi utang pemerintah sampai sekarang. Karena itu, calon pemimpin Indonesia lima tahun ke depan diharapkan dapat menuntaskan kasus-kasus yang belum kelar.

Untuk itu, Todung meminta Komisi Pemilihan Umum dan Komnas HAM dapat melakukan audit HAM terhadap para bakal capres yang akan bertarung di Pilpres 9 Juli nanti.

“Kalau audit bisa dilakukan, mudah-mudahan kita dapat hasil cukup jelas mengenai komitmen HAM para capres. Siapa yang layak dan tidak. Karena kita tidak boleh membeli kucing dalam karung,” jelas Todung/ (Ind/Rm)

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com