KPU Masih Ngotot Ingin Napi Korupsi Dilarang Nyalon, DPR-nya Belum Sepakat

  • Whatsapp
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia

INDOPOLITIKA.COM- Saat hearing dengan Komisi II DPR Senin (04/11/2019) Komisi Pemilihan Umum  (KPU) tetap ngotot ingin memasukkan kembali aturan pelarangan narapidana koruptor mencalonkan diri dalam pilkada.

Alasannya, dipaparkan Ketua KPU Arief Budiman, pertama, KPU khawatir terpidana korupsi itu tidak bisa menjalankan amanat karena mesti menjalani proses peradilan. Kata Arief, orang boleh saja bilang menyerahkan pilihan kepala daerahanya kepada pemilihnya. Toh, pemilih nanti akan memilih yang terbaik.

Baca Juga:

Tapi faktanya, kata Arief, ada calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan, tapi dia menang pilkada. Akhirnya, orang tersebut, tidak bisa memimpin karena harus menjalani proses peradilan. Sehingga ditunjuk orang lain yang memimpin daerah tersebut.

“Itu fakta. Menyerahkan kepada masyarakat (akibatnya) seperti itu,” ujar Arief seusai hearing dengan Komisi II DPR Senin (04/11/2019).

Alasan kedua, KPU tidak ingin terpidana korupsi yang terpilih itu mengulangi lagi perbuatan kotornya yakni; korupsi lagi.

Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan aturan terkait larangan bagi terpidana tindak pidana korupsi maju dalam pemilu pernah dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung juga membatalkan aturan PKPU terkait pelarangan eks narapidana koruptor menjadi caleg.

Kontroversi inilah yang akhirnya membuat Komisi II dan KPU belum mencapai kata sepakat dalam pembahasan evaluasi terhadap pemilu dan pilkada yang sudah berlangsung kaitannya dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sehingga kami perlu melanjutkan lagi di (rapat) hari berikutnya,” ujar politisi Golkar ini.

Sedianya Senin pekan depan, Komisi II juga akan mengundang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk sama-sama membahas evaluasi Pemilu 2019.

Ahmad Doli Kurnia merasa perlu ada evaluasi dan penyempurnaan menyeluruh peraturan untuk pilkada, pileg, maupun pilpres. Namun, kemungkinan penyempurnaan itu dilakukan setelah Pilkada 2020.

“Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Mana (kekurangan) yang bisa ditutupi melalui PKPU, mana yang perlu revisi (Undang-Undang),” ujar Doli.

Ia mengatakan masa sidang tahun ini tinggal tanggal 12 Desember 2019. Kemudian masa sidang tahun depan akan masuk di tanggal 6 Januari 2020. Sementara tahapan pemilu harus sudah dimulai pendaftaran calon bulan Juni 2020.

“Kira-kira mungkin tidak (revisi Undang-Undang) itu terjadi? Makanya, harus kami atur betul situasinya untuk melihat materi revisi (Undang-Undang), memungkinkan tidak untuk kami melakukan revisi,” kata Doli.
​​​​​​​
Ia mengatakan sementara ini belum bisa melihat akan ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *