KPU Nyerah, Bekas Koruptor Diberi Karpet Merah Nyalon Kepada Daerah

  • Whatsapp
Komisi Pemilihan Umum (ist)

INDOPOLITIKA.COM – Pilkada 2020 sebentar lagi bakal dihelat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baru, Di aturan baru tersebut, KPU batal melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2020.

Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, PKPU tersebut sudah disahkan‎. Sehingga sudah berlaku untuk Pilkada serentak di 2020 mendatang.

Baca Juga:

“Itu kan sudah disahkan, jadi sekarang sudah berlaku,” ujar Evi saat dikonfirmasi, Jum’at, (6/12/2019).

Namun demikian, KPU tetap mengimbau kepada partai politik sebaiknya tidak mencalonkan orang yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Namun hal itu sifatnya hanyalah imbauan saja, bukan pelarangan.

“Jadi di‎ Pasal 3A, kami meminta kepada partai politik untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor,” katanya.

Sebagai tambahan informasi, KPU menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang disahkan pada 2 Desember 2019 tidak melarang mantan narapidana kasus untuk menjadi kepala daerah.

Dalam aturan itu, bahasan soal pencalonan mantan koruptor tercantum dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4). Ayat (3) mengatur pencalonan secara umum, sedangkan ayat (4) mengatur pencalonan dari jalur independen.

“Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi,” tulis PKPU Nomor Tahun 2019 yang bisa diakses di laman resmi kpu.go.id, Jumat (7/12/2019).

Di bagian lampiran, KPU mencantumkan dua dokumen pakta integritas terkait korupsi. KPU membuat pakta integritas agar petinggi parpol untuk menyeleksi calon yang berintegritas dan mengutamakan calon selain mantan koruptor.

Ada pula pakta integritas untuk calon kepala daerah. Lampiran itu meminta calon kepala daerah berkomitmen untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Selain soal koruptor, KPU juga tak memasukkan soal syarat calon kepala daerah bebas dari tindak perjudian dan perzinaan. KPU hanya menyertakan syarat tak punya rekam jejak perbuatan tercela.[rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *