Krisis Etika Komunikasi Pejabat Publik

  • Whatsapp
Achmad Fachrudin, Keluarga Besar Mantan Anggota KPU Jakarta Selatan

Pejabat publik atau negara yang mewakili suatu lembaga atau menjadi juru bicara dari suatu organisasi, dipandang sebagai sumber kolektif (collective source), dan merupakan komunikator politik yang memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Sebagai pejabat publik, komunikasinya harus bernas, terukur dan bijak. Sayangnya di masa pandemi Covid-19 banyak pejabat publik  yang melontarkan pernyataan kontroversial tanpa mengindahkan etika komunikasi. Sehingga banyak menimbulkan umpan balik  negatif,  dan berkontribusi menjadikan kurva dan trend pandemi Covid-19 di Indonesia masih tetap tinggi.

Istilah “Pejabat Publik” sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu “Pejabat” dan “Publik”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi pengertian “Pejabat” sebagai  pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Sementara, istilah ‘Publik” diartikan dengan orang banyak (umum). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa “Pejabat Publik” adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurusi kepentingan orang banyak.

Berita Lainnya

Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 11 merinci  Pejabat Negara.  Antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR dan DPR, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada MA, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota; dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Pejabat publik atau negara terikat dengan  UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 4 poin l  yang mewajibkan ASN menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. Kemudian pada Pasal  5 dari UU tersebut yang mengatur kode etik ASN  ayat 2 poin i memerintahkan agar pejabat publik memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

Sedangkan kata etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sementara komunikasi  secara terminologis dapat dimaknai sebagai proses penyampaian pesan oleh komunkator melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Tujuan akhir komunikasi, penerima pesan dapat pengerti dan memahami pesan yang disampaikan pemberi pesan dengan sederhana namun tepat atau akurat.

Sejauh yang dapat ditelusuri, belum ada definisi mengenai etika komunikasi. Meskipun demikian, sejumlah ahli berupaya untuk melakukannya. Misalnya,  Richard L Johannesen yang berpendapat banyak orang beranggapan bahwa dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan etika komunikasi sebagai suatu nilai-nilai atau norma mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara serta mengatur tingkah lakanya agar tidak menyakiti hati orang lain.

Pemicu Trend Covid-19

Hingga saat ini, trend dan kurva pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Itulah sebabnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri). Yang teranyar adalah Inmendagri No. 27 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Virus Corona Desease (Covid) 19 di wilayah Jawa dan Bali. Berbeda dengan wilayah lain yang levelnya bervariasi (2-4), sementara di Jakarta lima wilayah kota minus Kepulauan Seribu dinyatakan masuk dalam level 4.

Banyak faktor yang mengakibatkan kurva dan trend pandemi Covid-19 masih tinggi. Salah satunya, sebagaimana dicermati Paguyuban Rakyat Indonesia Melawan Pandemi Covid-19, karena absennya komunikasi krisis yang benar, serta buruknya tata kelola dan transparansi data, termasuk mengatur informasi Covid-19. Alih-alih menggunakan pendekatan komunikasi risiko yang jujur dan transparan menjelaskan bahaya Covid-19 agar masyarakat paham dan membangun kewaspadaan, pemerintah justeru menyampaikan pesan-pesan yang cenderung meremehkan. Bahkan menyangkal bahaya, dampak, dan skala wabah, dilandaskan logika semu bahwa hal ini akan dapat membuat warga “tidak panik” demi kelangsungan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan  hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi. Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pernyataan pemerintah terkait Covid-19. Dari 37 pernyataan blunder itu, 13 diantaranya terjadi pada masa pra-krisis Covid-19. Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Kekeliruan dalam komunikasi itu  disampaikan oleh berbagai pejabat, dari yang tertinggi hingga tingkat eselon 1. Pejabat itu dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan. Pada fase pra krisis yang dimulai dari akhir Januari hingga awal Maret 2020, pemerintah dinilai tidak serius, menyepelekan, bahkan menolak kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia.

Dalam catatan, bukan saat pandemi Covid-19 saja  pejabat publik melontarkan pernyataan kontroversial, melainkan sudah sering terjadi.  Contohnya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi (kini mantan) melontarkan soal agen radikalisme good looking, doa disisipi bahasa Indonesia,  wacana pelarangan cadar,  celana cingkrang, pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah, heboh khutbah Jum’at tanpa sholawat, dan lain sebagainya. Belakangan Menag Yaqut Cholil Qoumas seperti mewarisi Menag Fachrul Razi yang gemar melontarkan pernyataan kontroversial. Salah satunya yang teranyar mengucapkan selamat Hari Raya Naw-ruz 178 EB kepada pengikuti Bahai.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy  juga pernah melontarkan pernyataan kontroversial dengan menganjurkan orang kaya menikahi orang miskin. Usulan tersebut dengan alasan adanya salah pengertian anjuran dalam Islam  kalau mencari jodoh harus sekufu, atau setara. Akibatnya, orang miskin sama-sama cari yang miskin. Dampaknya, jadilah rumah tangga miskin baru. Sementara Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pernah berujar musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan. Selain itu  ia mengimbau orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara.

Pernyataan kontroversial tentang Covid-19 rupanya bukan hanya khas Indonesia, melainkan merupakan fenomena global.  Pada 22 Januari 2020, dua hari setelah virus corona dilaporkan di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, dalam wawancara CNBC, menyepelekan infeksi Covid-19 di negara tersebut. Hal serupa dilakukan  Jair Bolsonaro yang memenangi kursi kepresidenan di Brasil pada 2018 dengan beberapa kali tampil di tengah kerumunan bersama simpatisannya. Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga sempat menyepelekan Covid-19. Dengan mengancam untuk menembak pelaku keributan yang menolak kebijakan ‘lockdown’ dan pemberlakuan jam malam. Sedangkan  Presiden Belarus  menyebut virus tersebut “tidak lebih ketimbang psikosis”.

Berbagai Penyebab

Mengapa banyak pejabat publik di tengah pandemi Covid-19 suka mengeluarkan pernyataan kontroversial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan menjadikan penanganan Covid-19 menjadi makin acakadul?  Tentu harus dicermati secara case by case, serta perlu juga mencermatinya dari aspek teks, kotek dan konteks. Secara umum penyebabnya, dengan meminjam pandangan ahli komunikasi Hafied Cangara, ada kaitannya dengan  gangguan atau kebingungan/kekacauan semantik (symantic confusion) dalam penggunaan bahasa yang dilakukan  sejumlah pejabat publik yang bertanggungjawab mengatasi pandemi Covid-19.

Hambatan lainnya karena kilir lidah (slip of tonge) atau penyakit afasia. Dalam perspektif komunikasi, selip lidah merupakan salah satu jenis penyimpangan atau kesalahan berbahasa lisan.  Penulis buku Language Learners and Theirs Errors (London: The Macmillan Press, 1983), John  Norissh, mengistilahkannya sebagai lapse. Dikatakannya, lapse atau selip lidah itu merupakan bentuk penyimpangan yang diakibatkan kurang konsentrasi, rendahnya daya ingat, atau sebab-sebab lain yang dapat terjadi kapan saja dan pada siapa pun.

Selain slip of tonge, juga disebabkan dengan humor yang diucapkan tidak semestinya atau tidak pada tempatnya. Jalaludin Rahmat membagi dua teori humor yakni (1)  Teori Superioritas dan Degradasi.  Menurut Plato dan Aristoteles, kita akan tertawa apabila menyaksikan sesuatu yang janggal, keliru atau cacat. Sesuatu yang janggal tersebut adalah objek tertawa kita, sedangkan subjeknya adalah pembicara. Kita akan menertawakan sesuatu yang janggal karena kita tidak mempunyai sifat-sifat janggal itu;  2). Teori Bisosiasi. Teori ini dirumuskan oleh Arthur Koestler, tapi berasal dari filsuf-filsuf besar seperti Pascal, Kant, Spencer, Schopenhauer. Dalam teori ini disebutkan bahwa, humor timbul karena kita menemukan hal-hal yang tidak diduga, atau kalimat yang menimbulkan dua macam asosiasi.

Diatas itu semua, pernyataan kontroversial atau humor yang tidak proporsional oleh pejabat publik tentang Covid-19,  jelas mengandung problem etis, menggambarkan krisis komunikasi, dan mencerminkan kurangnya pejabat publik memiliki kesadaran akan posisinya sebagai pejabat publik yang harus memiliki kebijakan, kepekaaan, simpati, empati  dan sensivitas  terhadap krisis atau sense of crisis terhadap  pandemi Covid-19 dengan berbagai dampak dan ekses negatifnya.  Selain juga bisa dikategorikan pejabat publik tersebut telah melanggar UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan kode etik ASN.

Moratorium dan Sanksi

Oleh karena itu, pejabat publik disarankan  untuk melakukan moratorium dengan cara mengakhiri melontarkan pernyataan kontroversial  yang dapat menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di masyarakat, insoliditas kabinet dan  dan mengganggu efektivitas pemerintah dan berbagai kalangan dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai gantinya, pejabat publik diminta  untuk selalu mengedepankan etika dan keadaban komunikasi yang berbasis pada metode ilmilah dan data yang empirik dan akurat, pernyataan atau humor yang proporsional atau pada tempatnya,  dan sebagainya.

Sebagai Kepala Negara dan Pimpinan Tertinggi dari  pejabat publik, Presiden Joko Widodo disarankan  untuk memimpin dan memberikan contoh dan teladan dalam melakukan komunikasi publik etis dan akuntabel, serta  menertibkan pola atau gaya komunikasi diantara pejabatnya, baik dalam rapat-rapat kabinet maupun di luar. Manakala para pejabat publik tersebut masih tetap tidak disiplin dan acapkali melanggar etika komunikasi, harus dijatuhkan sanksi yang tegas dan tanpa tebang pilih sesuai tingkat kekeliruan atau kesalahan dalam berkomunikasi kepada publik. [rif]

* Penulis:  Achmad Fachrudin
Dosen STAI Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia, Anggota FKDM DKI

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *