INDOPOLITIKA.COM – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas melontarkan kritik keras kepada sejumlah elit politik yang mengusulkan dan mendukung penundaan Pemilu 2024.

Busyro bahkan mecontohkan para elit politik itu seperti keledai politik. Menurutnya, para pengusul wacana itu tidak belajar dari masa lalu. Dia merujuk pada peribahasa ‘hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama dua kali’.

“Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak belajar dari masa lalu,” kata Busyro dalam seminar daring bertajuk ‘Demokrasi Konstitusional Dalam Ancaman’, Rabu (16/3/2022).

Busyro menyebut masyarakat telah banyak belajar proses politik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk tidak terjatuh pada kesalahan yang sama seperti masa Orde Baru ketika masa jabatan presiden bisa berulang tanpa batas.

“Jangan sampe kita gagal memahami pelajaran itu,” ungkapnya.

Tak hanya dianggap vulgar dan tidak belajar dari masa lalu, inisiator tunda Pemilu 2024 dianggap sebagai bagian dari oligarki politik dan ekonomi.

“Ini sekaligus menunjukkan bahwa oligarki kita oligarki yang berada dalam tekanan oligarki bisnis-bisnis gelap dan oligarki politik yang kumuh adat,” ujarnya.

Mantan komisioner KPK itu menilai para pengusul penundaan pemilu hanya menuruti nafsu dan syahwat politik. Menurutnya, gagasan itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan elite partai politik dan pendukung pemerintah.

“Apa makna nafsu menunda pemilu, ini bisa saya sebutkan terjadinya krisis intuisi dan akal budi pemegang birokrasi di negeri ini, termasuk elite parpol,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Usulan itu kemudian didukung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Belakangan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga tersirat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

Luhut mengklaim berdasarkan big data percakapan 110 juta orang di media sosial, mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu. Bahkan, kata Luhut, pemilih PDIP, Gerindra, dan Demokrat setuju dengan hal tersebut.[fed]

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com