Pemerintahan

KSP Inisiasi Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Sektor Kehutanan dan Perkebunan

JAKARTA – Pada 1 – 2 Juli 2019, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) KSP melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria di sektor kehutanan dan perkebunan. Keduanya berlangsung di Gedung Binagraha, KSP, Jakarta.

Rapat Koordinasi ini adalah tindaklanjut hasil Rapat Tingkat Menteri tanggal 12 Juni 2019, yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI. (Purn) Moeldoko yang dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri KLHK, dan sejumlah pejabat, dan sejumlah pejabat dari 12 kementerian/lembaga.

Menurut Tenaga Ahli Utama/Ketua TPPKA Abetnego Tarigan, rakor ini membagi ke dalam dua sektor yang selama ini memiliki jumlah konflik agraria banyak secara jumlah konflik dan korban, juga luas secara areal konflik. “Selain itu, laporan-laporan tersebut memiliki peluang untuk diselesaikan secara cepat sesuai dengan hasil RTM lalu” jelas Abet.

RTM tersebut menyepakati penanggungjawab untuk penanganan konflik agraria di luar kawasan hutan adalah Kementerian ATR/BPN, dan yang di dalam kawasan hutan adalah Kementerian LHK. Sedangkan pelaksananya adalah pejabat dari masing-masing K/L melalui rapat koordinasi di ‘desk lintas K/L untuk penanganan konflik agraria’ dengan TPPKA-KSP.

Rakor Sektor Kehutanan

Senin 1 Juli 2019 telah dilaksanakan rapat koordinasi penanganan 51 kasus konflik agararia di sektor kehutanan yang dipimpin Abetnego Tarigan (Tenaga Ahli Utama/Ketua TPPKA-KSP), dihadiri Leonardi (Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan), diikuti Sigit Hardwinarto (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan – Kemen LHK), Supardy Marbun (Diretur Konflik – Kemen ATR/BPN), dan pejabat K/L lainnya.

Dalam pengarahannya, Leonardi menyatakan bahwa rakor ini akan menghasilkan tahapan-tahapan sejak RTM guna melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria.

Semeinata itu, Sigit menyatakan bahwa terdapat enam kasus konflik agraria kehutanan di Sumatera dan Kalimantan yang masuk di pengaduan Kemen LHK, dari 51 kasus yang diajukan Tim PPKA-KSP akan menjadi prioritas penyelesaian.

“Keenam kasus tersebut telah ditangani oleh Kemen LHK, salah satu kendala penyelesaiannya adalah masalah peta lokasi, dan perlunya dukungan dari Pemda,” jelasnya.

Untuk kasus-kasus di luar 6 kasus yang sudah ditangani, rakor ini menyepakati untuk mempercepat penangananya lebih lanjut secara lintas kementerian dan lembaga.

Rakor kehutanan ini menyepakati bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan, diperlukan langkah kerja dalam waktu 14 hari, meliputi: (1) KSP akan mengirim surat ke Bupati, agar Pemda berkoordinasi dengan BPKH untuk identifikasi lokus konflik; (2) Proses melengkapi data yang 6 kasus yang sudah dilaporkan di KSP dan Kemen LHK serta Kemen ATR/BPN; (3) Klasterisasi solusi konflik yang bisa masuk ke mekanisme penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan sehingga bisa menjadi TORA; atau perhutanan sosial, dan permukiman dalam kawasan hutan.

Rakor Sektor Perkebunan

us1Pada hari berikutnya, Selasa 2 Juli 2019, rapat koordinasi konflik agraria di sektor perkebunan dilakukan untuk membahas langkah-langkah percepatan atas 60 kasus perkebunan yang disepakati untuk segera diselesaikan sesuai hasil RTM di KSP.

Sebelum rapat koordinasi ini, Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama/Wakil Ketua TPPKA-KSP) melakukan pertemuan dengan Dirjen Penanganan Masalah di Kementerian ATR/BPN membahas secara umum data 60 kasus, dan inti dari substansi yang akan dibahas, serta proses dalam rapat koordinasi ini.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani dalam pembukaan rakor menyatakan bahwa beberapa masalah utama yang terjadi dalam konflik terkait agraria sektor perkebunan adalah: Pertama, perusahaan perkebunan tidak mempunyai kemampuan mengusahakan tanah dan jangka waktu pemberian HGU telah habis, sementara tanah-tanah tersebut selama puluhan tahun telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua, perusahaan perkebunan melakukan penelantaran tanah, jangka waktu HGU perusahaan belum habis, sementara tanah-tanah tersebut juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketiga, pembangunan plasma perkebunan yang belum (tidak) dilakukan atau tidak sesuai dengan perjanjian dengan masyarakat. Keempat, tumpang tindih lahan yang diklaim oleh pihak perkebunan dengan lahan garapan/milik masyarakat. Kelima, perkebunan dituduh oleh masyarakat memiliki lahan lebih luas dari sertifikat HGU yang dimiliki dan mencaplok tanah-tanah masyarakat.

Sementara itu Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama/Wakil Ketua TPPKA) menfasilitasi rakor perkebunan ini. Dalam penutupan rakor, Usep menyampaikan 5 point kesepakatan bersama yang akan dilakukan.

“Pokok dari kesepakatan tersebut adalah langkah dan model penyelesaian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN secara lintas direktoral jenderal (penanganan masalah, penataan, dan pengendalian) bersama kementerian di bidang kehutanan (PSKL dan PKTL), pertanian (perkebunan), BUMN (bisnis PTPN), dalam negeri (Otda dan Bina Administrasi Kewilayahan), dan kepololisian untuk menghindari represifitas dan kriminalisasi rakyat dalam penanganan konflik agraria”, ujar Usep.

Langkah penting yang disepakati, diantaranya melakukan verifikasi bersama di lapangan, mendorong tanah konflik diselesaikan sebagai TORA, melakukan revisi atas HGU yang mengalami konflik agraria, dan bersinergi dengan GTRA di daerah.

 

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close