Pemerintahan

KSP Monitor Proses Penyederhanaan Regulasi di Kementerian/Lembaga

JAKARTA– Kantor Staf Presiden terus mengawal pelaksanaan sistem perizinan khususnya berkaitan dengan penyederhanaan regulasi di kementerian/lembaga.

Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas tanggal 15 Mei 2018 dan sidang kabinet paripurna tanggal 16 Mei 2018, yang meminta Kantor Staf Persiden kementerian apa saja dan lembaga non kementerian yang belum melaksanakan, yang masih menghambat dalam pelaksanaan penyederhanaan di kementerian masing-masing.

“Saya yakin, bahwa penyederhanaan regulasi di kementerian/lembaga sudah dilakukan, namun saya ingin tahu, apa saya yang sudah dan belum dilaksanakan. Kita koordinasi dan memastikan ini berjalan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko saat memimpin rapat bersama pejabat eselon 1 membahas penyederhanaan regulasi di Kantor Staf Presiden, Selasa, 26 Juni 2018.

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian/lembaga lainnya.

Moeldoko berharap sistem perizinan terintegrasi dalam jaringan atau online single submission (OSS) nantinya dapat mempercepat dan mempermudah kemudahan berusaha. Baik itu di pemerintah pusat maupun daerah.

“Perubahan regulasi yang subtansinya menghambat dunia usaha dan investasi. Selama ini yang sering melaporkan ESDM dan Kementerian Dalam Negeri, saya yakin kementerian lain juga sudah melakukan itu,” ujarnya.

Investasi dan ekspor menjadi jurus pemerintah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini ditarget sebesar 5,4 persen. Sistem OSS diharapkan mempercepat proses perizinan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor.

Sebagai mata dan telinga Presiden, Kantor Staf Presiden berkewajiban memonitor proses ini dan memberikan data-data yang valid sebagai laporan ke Presiden. Tiga hal penting dalam proses ini adalah sistem pelayanan terintegrasi pusat dan daerah, mekanisme mempermudah pelaku usaha dan penyederhanaan jenis izin yang berhubungan.

Tags

Artikel Terkait

Close
Close