KSPI Ngotot Kepengin Pemprov DKI Naikan UMP 16 Persen, Bukan 8,51 Persen

  • Whatsapp
Para buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) membentangkan spanduk dan poster saat berunjuk rasa menuntut upah layak, di Semarang Jateng, Senin (26/10). Mereka juga menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan karena dinilai merupakan politik upah murah dan bertentangan dengan regulasi yang ada. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/foc/15.

INDOPOLITIKA.COM- Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Pusat tetap menolaknya.

Sebab besaran kenaikannya tidak sesuai tuntutan mereka yang menginginkan kenaikan sebesar 16 persen atau setara Rp 4,6 juta.

Baca Juga:

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan seharusnya direvisi sesuai dengan janji Presiden Jokowi ketika menemui perwakilan buruh.

“Kami akan terus menuntut agar PP 78/2015 yang menjadi dasar penetapan UMP dicabut,” kata Kahar saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp 4.276.349 atau naik 8,51 persen dari UMP 2019 yaitu Rp 3.940.000.

Menanggapi UMP yang akhirnya ditetapkan mengikuti PP78/2015, KSPI berencana menggelar aksi menuntut upah sesuai kajian mereka.

“Tapi tanggal aksinya belum ditentukan. Aksi juga digelar di 100 kabupaten dan kota menunggu upah minimum kabupaten,” kata Kahar.

Sebelumnya, KSPI Jakarta menggelar aksi pada Rabu (30/10) menuntut agar Pemprov DKI Jakarta tidak menyetujui PP 78/2015 dan mengikuti kajian Dewan Pengupahan Buruh untuk menaikan UMP menjadi 16 persen.

Akhir dari aksi tersebut, KSPI Jakarta bersama dengan Pemprov membentuk tim 7 sebagai alternatif penghasilan tambahan bagi para buruh agar tidak mengandalkan gaji mereka.

Meski demikian, Ketua KSPI Jakarta Winarso mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi aksi buruh jika UMP yang disarankan oleh buruh tidak dipenuhi.

“Kalau tetap gunakan PP 78/2015 artinya tetap Rp 4,2 juta dan aspirasi kita tidak ditampung, kita tunggu instruksi dari (KSPI) pusat gimana,” kata Winarso.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *