“Makam” Sudah Disiapkan, KPK Menunggu Dimakamkan

  • Whatsapp
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana

INDOPOLITKA.COM- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dilanjutkan terus dimatangkan anggota DPR. Namun menurut mantan Menteri Hukum Denny Indrayana, revisi UU tersebut tidak hanya melumpuhkan KPK, tapi akan langsung membunuh lembaga antirasuah tersebut.

“Sekarang adalah masa-masa paling genting setelah berkali-kali diserang, maka kita melihat melalui seleksi pimpinan KPK, melalui rencana revisi UU KPK, rencana UU KUHP, rencana UU Permasyarakatan, serangan dari segala penjuru itu kalau berhasil dilakukan sebenarnya adalah kematian bagi KPK,” kata Denny dalam video berjudul “Jangan Bunuh KPK!” yang dibagikannya dalam channel YouTube Integrity Law Firm seperti dilihat, Minggu (15/9).

Berita Lainnya

Menurut Denny, KPK saat ini tengah berada di ujung kematiannya. Dia pun meminta KPK untuk tidak dibunuh dengan gempuran revisi UU KPK hingga pemilihan pimpinan KPK. “Jangan Bunuh KPK. Rancangan Perubahan UU KPK, nyata-nyata adalah siasat untuk melumpuhkan KPK,” imbuh dia.

Denny mengatakan revisi UU KPK sangat bertentangan dengan penguatan KPK. Dia menilai pasal-pasal dewan pengawas hingga pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara justru menyasar untuk menghilangkan indepensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

“Kalau kita lihat sasaran dari revisi UU KPK. Maka sasaran utama adalah Menghilangkan independensi KPK. KPK disebut lembaga yang diletakkan di bawah pemerintah pusat, itu artinya KPK bukan lagi independen agensi, tapi sudah menjadi lembaga yang di bawah presiden itu sama saja meruntuhkan independensi KPK. Itu harus ditolak. Karena KPK yang mudah diintervensi bukan lagi lembaga yang efektif memberantas korupsi. Akan sangat rentan dengan berbagai kepentingan politik, rentan pemanfaatan penegakan hukum yang menyasar lawan-lawan politik,” paparnya.

“Tapi kalau presiden tidak mau membatalkan ada dua langkah yang bisa dilakukan masyarakat sipil. Pertama menguji UU KPK ke MK. Mudah-mudahan hakim MK punya semangat anti-korupsi yang masih terjaga. Kedua adalah menggugat kepres hasil pimpinan KPK ke PTUN. Agar KPK tidak mati seperti yang sebelum-sebelumnya,” pungkasnya.[asa]

 

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *