Lagi Ramai Video Bupati TTU Nyaris Adu Jotos dengan DPRD, Ini Sebabnya

  • Whatsapp

Media sosial diramaikan oleh video ribut-ribut antara Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandes dengan anggota DPRD gegara pembahasan APBD 2020.

Kericuhan bermula ketika anggota DPRD TTU asal PDI Perjuangan, Karlos Sonbay dan Hendrikus Frengky Saunoah mempertanyakan ketidaksesuaian data antara keputusan paripurna dan dokumen KUA-PPAS tahun 2020 yang telah ditandatangani hingga menyebabkan selisih anggaran hampir 200 miliar lebih.

Baca Juga:

Bupati Fernandes menanggapi bahwa dokumen yang digunakan pemerintah saat ini merupakan dokumen yang disetujui dan ditandatangani pemerintah dan DPRD saat itu.

Tak terima dengan penjelasan bupati, Fabianus menantang Fernandes menghadirkan TAPD untuk meluruskan persoalan selisih anggaran tersebut. Fabianus juga meminta bupati melaporkan perbedaan data yang berujung pada selisih anggaran itu kepada pihak kejaksaan atau KPK untuk mengungkap selisih lebih anggaran yang fantastis itu. Tantangan tersebut memantik adu argumen antara Bupati Fernandes dan Fabianus hingga situasi sidang memanas.

Melihat kegaduhan sidang yang tak dapat dikendalikan dalam forum paripurna tersebut, Ketua DPRD TTU Hendrik Frederikus Bana, atas usul beberapa anggota forum memutuskan untuk menskorsing sidang paripurna itu.

Usai diskors Bupati Fernandes yang tak puas dengan pernyataan Fabianus, yang seolah menaruh curiga berlebihan dengan pemerintah terkait dengan perbedaan mengenai anggaran tersebut langsung mendatangi Fabianus dan nyaris terjadi adu jotos.

Beruntung masing-masing dihalau sejumlah anggota DPRD dan Pimpinan OPD. Meskipun demikian, adu mulut kedua pejabat tersebut tidak dapat terhindarkan, hingga Bupati Fernandes akhirnya memboyong pulang jajaran eksekutif.

Anggota DPRD TTU Partai PDIP, Hendrikus Frengki Saunoah, kepada wartawan mengatakan kericuhan yang terjadi berawal dari adanya ketidaksesuaian antara dokumen KUA-PPAS tahun 2020 dengan keputusan paripurna.

Proses tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTU selesai membahas rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020. Rancangan tersebut kemudian dibawa dalam laporan hasil kerja Banggar dan diparipurnakan. Pada saat paripurna, DPRD bersama Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan plafon anggaran untuk masing-masing OPD. Sayangnya, dokumen KUA-PPAS yang disiapkan Pemerintah tidak sesuai dengan dengan keputusan paripurna yang termuat dalam laporan hasil kerja Banggar.

“Sejauh yang kita ketahui ada selisih lebih di Dinas PKO, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat. Akumulasi semua selisih lebih diperkirakan 200 miliar lebih. Misalnya di Dinas Sosial, plafon yang ditetapkan saat itu 1,7 miliar tapi dalam KUA-PPAS menjadi 3 miliar lebih. Kemudian Dinas PKO plafonnya 53 miliar, kemudian dalam dokumen KUA-PPAS yang ditandatangani Pemerintah sebesar 100 miliar lebih. Pada Dinas Perumahan Rakyat, dalam dokumen laporan Banggar plafon yang ditetapkan 65 miliar. Tapi dokumen KUA-PPAS 200 miliar lebih. Sementara Dinas PMD plafonnya 4 miliar lebih tapi dalam KUA-PPAS ada 8 miliar lebih,”jelasnya.

Anggota DPRD TTU dari Partai Gerindra, Fabianus Alisiono, menehaskan dirinya selaku anggota Banggar wajib bertanya untuk meluruskan kesalahoahaman yang terjadi, terlebih kesalahpahaman terkait tupoksi Banggar. Kesalahpahaman tersebut berawal dari perubahan plafon anggaran pada sejumlah OPD dalam dokumen KUA-PPAS yang sebelumnya telah dipangkas bersama DPRD dan Pemerintah. Selisih lebih perubahan plafon anggaran tersebut mencapai angka 200 miliar lebih. Hal tersebutlah yang dipertanyakan oleh DPRD TTU kepada Pemerintah.

Sayangnya, tanggapan Bupati TTU seolah-olah mengisyaratkan bahwa Pemerintah sama sekali tidak mengetahui adanya perubahan plafon anggaran tersebut. Padahal dokumen KUA-PPAS disusun oleh Pemerintah. Hal itulah yang mendorong Fabianus menantang Bupati Fernnades untuk menghadirkan TAPD dan melibatkan penegak hukum untuk meluruskan selisih plafon anggaran tersebut.

“Kalau Pak Bupati menanggapi seperti itu makanya saya minta hadirkan TAPD. Jangan sampai TAPD tidak laporkan ke bupati. Kalau memang mau lebih ekstrim lagi kalau mau saya tantang Pak Bupati lapor ke Kejaksaan atau KPK biar ada pembersihan di pemerintahan. Apakah salah komentar saya? Ini kan kita mitra. Kita ingin kesalahpahaman ini bisa diluruskan bersama. Jangan sampai kita sudah banggar lain dan pembahasan hasilnya lain, maka yang mau bertanggung jawab siapa,” kata Anggota DPRD TTU dari Partai Gerindra, Fabianus Alisiono.

Menurut Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, KUA-PPAS itu diajukan ke DPRD dan melalui proses pembahasan oleh Banggar. Setelah itu ditetapkan dalam forum parpurna. Namun, saat itu DPRD merombak sebagian usulan kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. DPRD mengubah volume, menghilangkan program dan kegiatan, dan memasukkan program baru yang tidak ada di dalam RKPD. Untuk itu, Pemerintah Daerah tidak bisa mengikuti perombakan tersebut karena di luar ketentuan yang berlaku dalam penyusunan KUA-PPAS.

“Pendapat DPRD melalui Banggar yang ditetapkan dalam paripurna tidak bisa diikuti, karena tidak sesuai dengan RKPD. Oleh karena, sesuai aturan, apabila tidak ada kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maka Kepala Daerah berhak mengajukan KUA-PPAS berdasarkan RKPD. Laporan hasil Banggar yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah adalah draft yang tidak ditandatangani oleh Banggar dan eks officio. Pemda mengacu pada tata naskah dinas, semua dokumen harus ada hitam di atas putih. Oleh karena itu, TAPD mengabaikannya, lantaran sebagiannyang termuat dalam laporan Banggar meniadakan yang ada dalam RKPD. Padahal proses perampungan RKPD itu sangat panjang dan merupakan suara dari masyarakat,”jelasnya.

Raymundus menyebut keributan itu terjadi setelah rapat diskors dan dia hendak pulang. Dia menepis anggapan bahwa dia adu jotos dengan anggota DPRD itu.

Saat keributan terjadi, Raymundus mengaku meminta Fabianus tidak mencederai forum rapat paripurna.

“Saya menyampaikan kepada anggota DPRD bahwa gunakan forum terhormat ini yang beretika, jangan menggunakan forum ini untuk mencaci maki orang dan menganggap pemerintah daerah ini semuanya pencuri,” katanya. [rif]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *