Laik Diganjar Penghargaan, Jawa Tengah Juaranya Tindak Pencegahan Korupsi

  • Whatsapp
Wakil Preside Ma’ruf Amin saat menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (9/12/2019).

INDOPOLITIKA.COM – Provinsi Jawa Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo kembali dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan predikat terbaik capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional tahun 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ganjar Pranowo mengatakan penghargaan yang diterima ini merupakan buah kerja keras yang dilakukannya bersama instansi di lingkungan Pemprov Jateng. Meskipun menurutnya, masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

Berita Lainnya

“Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi pencegahan kita masih buruk ternyata. Meskipun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik, namun upaya peningkatan harus terus dilakukan,” kata dia, usai menerima penghargaan itu, di Jakarta, Senin, 99/12/2019).

Beberapa standar lanjut Ganjar belum terpenuhi dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi di Jateng. Seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang dan beberapa sistem lain.

“Sistemnya harus diperbaiki, saya akan perintahkan agar standar-standar itu diperbaiki semuanya. Ya meskipun kurang-kurang sedikit, hari ini kita juara,” terangnya.

Sebagai upaya pencegahan korupsi agar maksimal, Ganjar mengatakan bahwa berbagai aspek seperti koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan LHKPN, memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik harus dilakukan dengan baik oleh seluruh daerah.

“Kami berharap diberi kemudahan untuk mengganti atau mencopot ASN yang terlibat praktik itu (korupsi). Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit. Misalnya soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi,” tutupnya.

Beberapa program pencegahan korupsi memang menjadi fokus utama Ganjar sejak pertama memimpin provinsi ini, 2013 silam. Diantaranya, dengan pembenahan sistem pemeritahan dengan digitalisasi sistem, penerapan e-government, e-budgeting, e-planning dilakukan menggunakan sistem digital yang dapat dipantau setiap saat, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat juga dilakukan melalui media sosial.[asa]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *