Langgar Undang-Undang, KSPI Tolak Kebijakan Kompensasi Dari Gaji Pegawai PLN

  • Whatsapp
Petugas PLN sedang memperbaiki gardu listrik (ist)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak rencana PLN yang akan memotong gaji karyawannya untuk membayar kerugiaan akibat listrik padam massal.

“Kami tidak setuju pemotongan upah karyawan untuk ganti rugi akibat padamnya listrik kemarin,” kata Iqbal di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Bacaan Lainnya

Dia menilai, pemotongan upah akibat listrik padam massal melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Menurut Iqbal, padamnya listrik di hampir semua daerah di Jawa kemarin bukan kesalahan karyawan. Tetapi yang harus bertanggung jawab adalah seluruh Direksi PLN dan Menteri terkait.

“Mereka harus mengundurkan diri untuk memperlihatkan jiwa ksatria. Jangan hanya berlindung di balik Presiden, karena permasalahan ini bukan hal teknis yang menjadi tanggung jawab Presiden. Tidak hanya dipotong gajinya, tapi seluruh direksi direksi harus dipecat dan menteri terkait harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab,” lanjut dia.

Iqbal juga menekankan, ganti kerugian konsumen akibat listrik padam massal bisa dilakukan dengan membebaskan 100 persen biaya listrik konsumen dalam bulan berjalan.

“Bukan dengan cara memotong gaji karyawan PLN,” tandas dia.

Manajemen PT PLN (Persero) memutuskan akan memotong gaji pegawainya, untuk menutupi kompensasi pemadaman listrik yang terjadi‎ pada Minggu (5/8/2019) di sebagian Jawa.

Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, untuk membayar kompensasi pemadaman listrik ke pelanggan sebesar Rp 839 miliar, PLN tidak mengambil dari biaya subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetapi berasal dari dana perusahaan dan melakukan penghematan pengeluaran perusahaan.

“Iya makanya harus hemat nanti,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *