Laporan Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Sudah Diterima Propam

  • Whatsapp
LBH dan AJi Kecewa Dengan SIkap Polisi

INDOPOLITIKA.COM- Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Erick Tanjung membenarkan bahwa laporan terkait kekerasan oleh oknum aparat kepada dua jurnalis saat meliput demonstarsi beberapa hari lalu sudah diterima oleh divisi profesi dan pengamanan (propam).

“Iya jadi untuk di propam, kita ambil jalur dua-duanya, yang di propam untuk pelanggaran kode etik ya,” katanya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Rabu malam (9/10).

Muat Lebih

Erick mengatakan laporan yang diajukan di propam, pihaknya sudah melampirkan foto-foto dan rekaman suara guna memperkuat dugaan kekerasan yang dialami oleh korban dua jurnalis.

“Nah kalo kita sendiri (dari korban) untuk buktinya secara hukum itu sudah memenuhi kriteria ada rekaman suara, foto dan saksi yang melihat di TKP,” katanya.

Beberapa jam lalu, surat Laporan AJI Jakarta dan Tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers ditolak oleh pihak Bareskrim Polri.

Sebelumnya AJI Jakarta bersama tim kuasa hukum LBH pers telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya, namun laporan mereka ditolak dengan alasan harus melaporkan ke Bareskrim Polri.

“Harapannya tadi kita bisa diterima di direktorat tindak pidana tertentu (Bareskrim Polri), tapi ternyata setelah berdiskusi dengan petugas di SPHT, petugas juga masih bingung dan belum bisa menerima laporan kasus kekerasan teman teman,” ujar Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, Erick tanjung di Bareskrim Polri, Rabu Sore (9/10).

Sementara itu, Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin membeberkan alasan laporan itu ditolak. Ade mengatakan laporan kasus tersebut menurut pihak Bareskrim harus diarahkan ke propam dahulu.

Namun, Ade menyayangkan sikap tersebut. Dirinya menilai kasus ini adalah persoalan etik terkait kebebasan pers, apakah undang-undang pers saat ini masih berfungsi melindungi pers atau tidak.

“Dan menurut kami dengan belum diterimanya laporan di Polda dan mabes polri itu sangat disayangkan karena ini sebagai batu ujian juga Undang-undang pers apakah masih befungsi, apakah dia cukup kuat melindungi pers, atau ya dia seperti saat ini, dia tidak bisa,” tegasnya.

Adapun untuk kekuatan bukti, Tim kuasa Hukum LBH pers sudah mempersiapkan saksi, foto dan rekaman. Karena itu lanjut Ade, hal ini bisa masuk laporan polisi sebab tindak pidananya terdapat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *