LBH Jakarta: Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil Masif Terjadi di Era Jokowi

  • Whatsapp
Aksi demonstrasi

INDOPOLITIKA.COM- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan bahwa ancaman terhadap kebebasan sipil masif terjadi di era Pemerintahan Jokowi. Ancaman itu terlihat dalam tindakan represif dan pembungkaman oleh aparatur negara, baik secara langsung atau tidak langsung, terhadap gerakan masyarakat sipil yang mengadvokasi kasus maupun kebijakan publik.

Hal tersebut tertuang di dalam laporan ‘Catatan Akhir Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi’ yang dibuat LBH Jakarta dan diterima Indopolitika.com, Senin (9/12).

Berita Lainnya

LBH Jakarta menyatakan masyarakat yang mengkritik pemerintahan berisiko tinggi menjadi sasaran teror, dikriminalisasi hingga dihilangkan nyawanya. Aksi pembungkaman ini terjadi pada masyarakat dari berbagai elemen seperti buruh, petani, pelajar, hingga aktivis yang menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi Indonesia.

“Praktik pembungkaman ini menambah panjang deretan kasus pelanggaran hukum dan HAM (hak asasi manusia) yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi dan pembiaran menjadi ciri khas pemerintahannya,” kata LBH Jakarta dalam laporannya.

LBH Jakarta mencatat setidaknya dua tindakan di 2019 yang menunjukkan bahwa pembungkaman kebebasan sipil terjadi di pemerintahan Jokowi.

Pertama, pembungkaman terhadap aktivis HAM. Di 2019, menurut LBH Jakarta, kasus tersebut bisa dilihat dari peristiwa yang dialami oleh aktivis Papua Surya Anta, jurnalis sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc Dandhy Dwi Laksono, aktivis Robertus Robert, musisi Ananda Badudu, dan pengacara Aliansi Mahasiswa Papua Veronica Koman.

Tindakan pembungkaman juga terlihat dari peristiwa yang dialami Ketua Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) Idris Idham.

Pula, ratusan mahasiswa dan pelajar yang ditahan aparat kepolisian secara semena-mena saat menggelar aksi unjuk rasa menolak hasil revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada September lalu.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *