JAKARTA – Presiden Jokowi selalu menginstruksikan bahwa birokrasi kita harus berubah, harus cepat, jangan bertele-tele, dan harus terus berinovasi agar tidak ketinggalan dalam persaingan global. Di dalam disruptive era/era digital seperti sekarang, kecepatan perubahan itu double exponential, sehingga kapasitas dan kinerja birokrasi harus terus beradaptasi dan semakin cepat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Dr. Moeldoko dalam pembukaan kegiatan diskusi Leader’s Talk sesi kedua, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, 13 Juli 2018.
Doktor bidang administrasi publik ini menambahkan, Leader’s Talk kali ini akan membahas lebih dalam tentang Mall Pelayanan Publik, bagaimana penerapannya di daerah, apa dampaknya terhadap masyarakat dan peningkatan kualitas layanan, serta apa dampak terhadap pemerintah itu sendiri. “MPP ini adalah inovasi yang harus terus dikembangkan, saya sudah lihat sendiri di Banyuwangi pelayanan MPP profesional dan sangat mudah,” kata Moeldoko.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menjelaskan, bahwa MPP ini adalah kebijakan untuk mengintegrasikan silo khususnya di perizinan dan administrasi layanan publik dasar. “Saat ini sudah terdapat 6 MPP di antaranya di Kota Batam dan Kota Tomohon, target tahun ini 19 daerah akan memiliki MPP”. Asman mengatakan bahwa MPP yang sudah maju adalah di Kota Batam dan DKI Jakarta, dapat menjadi percontohan dan studi tiru oleh daerah-daerah lain.
Turut hadir sebagai narasumber Walikota Tomohon Jimmy Freidi Eman, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Wahyu Aji CEO Good News From Indonesia, serta Anggawira dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di dalam pemaparannya Wakil Walikota Batam menyampaikan bahwa di MPP Batam terdapat integrasi dari 400 perizinan. Kemudahan dan transparansi pelayanan bahkan bisa membuat pelayananan perizinan dari 3 hari menjadi hanya 3 jam. Selain berdampak pada masyarakat, Walikota Tomohon menyampaikan bahwa selain mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, MPP ini juga membuat ketaatan masyarakat untuk membayar pajak meningkat, hal ini dilihat dari penerimaan APBD sebelum ada MPP hanya Rp 1,3 miliar, tetapi setalah MPP menjadi Rp 4 miliar, tentunya ini memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah.
Wahyu Aji menambahkan, bahwa hadirnya MPP ini adalah hal positif yang penting untuk dapat meningkatkan optimisme anak muda Indonesia terhadap masa depan bangsanya. Aji mengutip penelitian GNFI tahun 2009 yang hasilnya menujukkan bahwa dari 400 responden anak muda, 80% pesimis terhadap masa depan indonesia terutama birokrasi. Oleh karena itu dengan adanya MPP diharapkan dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi menjadi lebih efisien, bebas KKN, serta transparan. Senada dengan Aji, Anggawira dari HIPMI mengapresiasi MPP, terutama di Jakarta karena sangat memudahkan bagi pengusaha khususnya dalam pengurusan perizinan. Angga juga menyampaikan bahwa yang masih kurang dari MPP adalah informasi dan sosialisasi kepada publik dan kolaborasi dengan swasta yang masih lemah sehingga kedepan perlu lebih diviralkan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan.
Tinggalkan Balasan