INDOPOLITIKA.COM – Polisi India telah menangkap sedikitnya 514 warga dampak aksi kekerasan mematikan antara umat Hindu-Muslim yang meletus di ibukota tersebut dalam beberapa hari lalu. Akibat bentrokan ini, pemerintah India mendapat kecaman dunia internasional karena dinilai gagal melindungi Muslim minoritas di negara tersebut.

Polisi mengatakan jumlah korban dari pertumpahan darah saat ini mencapai 35, tetapi media setempat, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan korban sebenarnya kemungkinan lebih dari 40 orang. Selain itu, polisi juga masih berusaha mencari kemungkinan korban meninggal lainnya di lokasi bekas bentrokan.

Pada Jumat, (28/2/2020), untuk mengamankan umat Muslim melaksanakan ibadah Salat Jumat, nampak lebih banyak pasukan dikerahkan di masjid-masjid di daerah itu. ”Tidak ada kekerasan baru sejak Rabu pagi,” kata salah seorang pejabat pemerintahan India mengutip Arabnews.com.

Sekadar informasi, kekerasan ini dimulai dpicu protes terhadap Undang-Undang kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh pemerintah nasionalis Hindu, yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi pada bulan Desember lalu. Dimana aturan baru ini mengakomodir enam agama, minus Muslim.

Para kritikus mengatakan Undang-undang itu diskriminatif dan tentu saja manambah keresahan 200 juta Muslim India terkait masa depan mereka kelak. Namun kritik terhadap pemerintah tentu saja diarahkan pada anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi, meskipun BJP juga membantah tuduhan itu.

Pada akhirnya, kekerasan berubah menjadi pertempuran jalanan antara kelompok Hindu dan Muslim, yang berakibat ketidakmampuan polisi mengendalikan situasi.

Organisasi Negara-negara Islam (OKI) mengutuk kekerasan terhadap Muslim di India dan perusakan masjid dan properti milik Muslim. OKI mengatakan pihak berwenang perlu membawa penghasut dan pelaku kekerasan anti-Muslim ke pengadilan dan memastikan keselamatan dan keamanan semua warga Muslim dan tempat-tempat suci Islam di seluruh negeri.[asa]

 

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com