Pemerintahan

Lembaga Keagamaan Mendukung Pilkada Damai

BANDARLAMPUNG- Lembaga keagamaan berperan penting mempromosikan perdamaian selama masa Pilkada 2018 dan memberikan didikan kepada masyarakat agar pilkada 2018 menjadi momentum memilih pemimpin yang bisa menjawab masalah-masalah pembangunan dan pelayanan publik menuju kesejahteraan rakyat.

Pada sisi lain, lembaga keagamaan juga harus mengantisipasi diri agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadikan agama sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan non-keagamaan, seperti kekuasaan politik dan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Theofransus Litaay dari Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI, dalam seminar Pilkada Damai yang diselenggarakan di GPIB Marturia Bandarlampung, Provinsi Lampung, Selasa, 29 Mei 2018.

Menurut pria yang akrab disapa Theo ini, hal lain yang menghambat makna pilkada sebagai alat rekrutmen politik demokratis adalah mobilisasi dana politik yang sangat sering mewarnai pilkada. Bahkan beberapa pihak menunjukkan bahwa pilihan pemilih dipengaruhi pula oleh faktor dana politik.
Hal-hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang dihadapi lembaga keagamaan, seperti gereja. “Gereja yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia saat ini memiliki peluang untuk ikut membina masyarakat dalam menyambut agenda politik pilkada 2018. Gereja bagian dari masyarakat akan turut terimbas dinamika pilkada baik pada kadar rendah maupun tinggi.” kata Theo.

Dalam seminar dimoderatori Pendeta Miss Pelletimu Sono Bogar, Theo juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan agar Pilkada tidak memecah kerukunan yang telah berjalan selama ini.

“Jangan sampai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan walikota, apalagi nanti memasuki Pemilu Presiden 2019, jangan sampai pilihan berbeda karena demokrasi yang kita jalankan menjadi pecah, tidak rukun lagi, jangan!” kata Theo mengutip ucapan Presiden Jokowi dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Angkatan Muda Siliwangi (AMS) ke-51 di Gedung Merdeka Kota Bandung, Kamis 28 Desember 2017.

Menjawab pertanyaan seorang peserta tentang peran gereja kepada politisi, ahli hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ini mengatakan gereja juga berperan dalam membina warga jemaat untuk menjadi politisi-politisi yang memiliki etika politik yang baik.

Seminar yang diselenggarakan di gereja tertua di Lampung ini dihadiri sekitar 150-an warga gereja yang merupakan perwakilan dari gereja-gereja dari seluruh Provinsi Lampung dan dikoordinasikan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Musyawarah Pelayanan (Mupel) Lampung.
Selain politik uang yang menghambat Pilkada, Theo juga menyebut isu SARA dan hoax serta ujaran kebencian (hate speech) sebagai tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada damai untuk memilih pemimpin yang melayani masyarakat.

Theo yang merupakan pembicara tunggal dalam seminar itu mengatakan isu SARA, hoax dan ujaran kebencian bisa merusak tatanan sistem demokrasi yang saat ini tengah dibangun Bangsa Indonesia.
“Peringatan Presiden di atas sejiwa dengan suara masyarakat yang menginginkan pilkada yang damai, bebas dari kampanye SARA dan mobilisasi identitas agama.” kata dia.

theo4Menurut Theo, ada dua tantangan yang dihadapi lembaga keagamaan yakni internal adalah terkait dengan sikap kepemimpinan gereja terhadap politik khususnya larangan pemanfaatan mimbar gereja untuk kampanye terselubung calon kepala daerah, program pembinaan warga gereja khususnya mencegah warga gereja sebagai penyebar kabar Hoax, serta kebersamaan jemaat agar tidak retak akibat pengaruh pilkada.

“Secara eksternal adalah kekhawatiran akan berulangnya isu atau masalah politik identitas SARA dalam pilkada seperti kasus pilkada DKI Jakarta tahun 2017, keterlibatan tokoh gereja dalam tim sukses calon kepala daerah, dan peran gereja memperkuat identitas kebangsaan khususnya ideologi Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika serta konstitusi UUD 1945.” kata dia.

Sementara itu Ketua II GPIB Mupel Lampung Pendeta Polly Hengkesa berharap peserta seminar bisa lebih berperan dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada damai sehingga bisa membangun demokrasi untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

“Sistem demokrasi yang diwujudkan dalam Pemilu dan Pilkada adalah sarana untuk memilih pemimpin di masyarakat yang bisa mengayomi semua pihak,” kata Pendeta Polly dalam sambutan akhir saat penutupan.

th3

Tags

Artikel Terkait

Close
Close