Alumni FH Unnes Ikut Menolak Rencana Revisi UU KPK

Logika Berpikir DPR Aneh

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Gelombang penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) KPK terus bergulir. Kali ini alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyuarakan penolakan keras terhadap revisi yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Muhtar Said mengatakan, pelemahan KPK terlihat dari aturan penyadapan, yang harus melapor ke Dewan Pengawas yang dipilih DPR.

Baca Juga:

Dia menilai, aturan itu sangat kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Bagaimana bisa lembaga pemberantasan korupsi harus meminta izin secara tertulis ketika akan melakukan kewenangannya kepada Dewan Pengawas yang merupakan representasi dari DPR.

“Dengan begitu akan sangat besar kemungkinan terjadi conflict of interest. Selain itu juga akan berdampak pada bocornya upaya penyadapan. Sementara penyadapan sendiri baru dapat dilakukan setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup,” jelas Muhtar lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).

Muhtar menerangkan penyadapan yang saat ini dilakukan oleh KPK pada dasarnya telah dilakukan dengan standar lawful interceptions. Penyadapan dilakukan untuk mendapatkan  bukti kuat di pengadilan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

“Analogi sederhananya adalah bagaimana KPK akan melakukan penyadapan untuk mendapatkan bukti yang kuat, sedangkan penyadapan sendiri baru dapat dilakukan ketika telah memiliki bukti permulaan yang cukup serta harus mendapatkan izin dari ‘representasi’ pihak yang akan disadap. Sungguh merupakan logika berpikir yang aneh,” katanya.

Muhtar juga menjelaskan, ada aturan jangka waktu penyadapan yang dapat dilakukan oleh KPK, yakni paling lama tiga bulan terhitung sejak izin tertulis diterima penyidik dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Jangka waktu tersebut relatif singkat. Perlu diketahui kasus korupsi yang sangat rapi dan rumit, perlu jangka waktu yang lama untuk mendapatkan alat bukti yang kuat dan matang.

“Untuk itu alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan tegas menolak segala upaya pelemahan yang dilakukan terhadap komisi pemberantasan korupsi,” tegas Muhtar.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *