Indopolitika.com – Puluhan mahasiswa Indonesia se-Australia mendeklarasikan berdirinya Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan, Minggu (4/5/2014), lalu, di Murdoch University, Perth, Australia.
Koalisi tersebut didirikan sebagai bentuk penyikapan lebih tegas atas manifesto Partai Gerindra tentang agenda pemurnian agama.
“Indonesia secara kultural dibangun oleh kebhinnekaan etnis, tradisi, dan keyakinan. Dalam satu agama yang sama saja selalu ada berbagai penafsiran dan cara pandang,” kata Muhammad Faris Alfadh, koordinator Koalisi, dalam siaran persnya, Selasa (6/5/2014).
Dengan realitas seperti itu, lanjut aktivis Muhammadiyah yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, tendensi fasisme yang muncul dalam manifesto Gerindra itu berpotensi membelah keragaman yang menjadi karakter utama bangsa kita.
Lebih lanjut, mahasiswa Asia Research Center Murdoch University ini menyatakan bahwa upaya memurnikan agama oleh negara sembari membungkam penafsiran di luar arus utama yang dicap sebagai sesat tidak akan bisa bertemu dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia.
Muhammad Ridha, Sekjen Koalisi sekaligus pembaca deklarasi, menambahkan, “Banyak yang menganggap Manifesto Gerindra itu sepele saja. Padahal ia bisa menjadi dorongan terjadinya konflik horizontal di masyarakat, yang berbahaya bagi iklim demokrasi kita.”
Konflik demikian bakal menjadi pembenaran bagi masuknya kekuatan militeristik, sebagai upaya menciptakan stabilitas semu. “Semua itu pada akhirnya akan banyak mengorbankan prinsip demokratis yang sudah kita nikmati melalui perjuangan yang panjang,” imbuh mahasiswa Development Studies Murdoch University ini.
Dalam deklarasi tersebut, Koalisi menyerukan Pantura (Panca Tuntutan Rakyat), yang berisi lima butir: Pertama, menolak keberadaan calon presiden yang diidentifikasi sebagai bagian dari kekuatan yang bertendensi fasisme. Kedua, menuntut para calon presiden yang berkontestasi dalam Pemilu 2014 agar menjunjung tinggi kebhinnekaan serta persatuan Indonesia berdasarkan keadilan sosial. Ketiga, menyerukan kepada para calon presiden agar menjunjung tinggi kebhinekaan dan hak azasi manusia sebagai agenda penting dalam pemerintahan. Keempat, menyerukan kepada seluruh masyarakat agar menyatukan diri untuk tidak mendukung kekuatan politik bertendensi fasis dan anti-kebhinnekaan. Kelima, menyerukan kepada segenap masyarakat agar mendorong sistem pemerintahan yang melindungi kebhinnekaan. (tr/ind)
