Internasional

Mahathir: Hak Veto DK PBB tak Cerminkan Demokrasi

PM Malaysia Mahathir Mohamad dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, 28 September 2018. (Foto: AFP/KENA BETANCUR)

New York: Setelah 15 tahun, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad kembali berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya, Mahathir menyinggung hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Menurut Mahathir, hak veto yang dimiliki Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Tiongkok dan Rusia itu tidak adil. Dia bahkan menuturkan agar kelima negara itu terus didorong agar setuju mereformasi PBB.

"Saya berharap dapat mempermalukan mereka agar menghilangkan hak veto. Masyarakat harus memberi tahu mereka bahwa itu sangat tidak demokratis," ucapnya di New York, seperti dilansir dari laman The Star, Minggu 30 September 2018.

Mahathir juga menilai lima negara pemegang hak veto di DK PBB itu bertindak seperti diktator.

"Jangan terus mendorong perubahan rezim di negara lain. Jangan berbicara tentang demokrasi di negara lain, jika Anda semua bahkan tidak bisa memberi kami demokrasi di badan internasional ini," tegas dia.

Dalam pidatonya, Mahathir menyarankan bahwa hak veto seharusnya tidak bisa berlaku jika hanya digunakan satu anggota. Menurutnya, hak veto baru bisa berlaku jika dikeluarkan setidaknya dua anggota, dan didukung tiga anggota tidak tetap DK PBB.

Mahathir telah menyatakan hal serupa ketika terakhir berbicara di Sidang Majelis Umum PBB tahun 2003.

Baca: Terpilih di DK PBB Indonesia Harus Maksimalkan Perdamaian Dunia

 

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close