Mahfud MD: Berdasarkan Analisa Prabowo, Ada 2 yang Ancam Kedaulatan NKRI

  • Whatsapp
Menko Polhukam, Mahfud MD.

INDOPOLITIKA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa ada dua ancaman kedaulatan di wilayah teritorial Indonesia. Hal ini berdasarkan analisasi dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

“Saat ini ada dua yang menjadi ancaman teritorial Indonesia berdasarkan analisis Menhan,” ujar Mahfud berdasarkan keterangannya, Sabtu (22/2/2020).

Bacaan Lainnya

Pertama, kata dia, ancaman di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan.

“Karena di situ ada klaim dari Cina yang di dalam konteks hukum internasional itu tidak ada. Itu klaim sejarah dan hak tradisional yang katanya sudah ribuan tahun lalu orang Cina terbiasa mencari ikan di Laut Cina Selatan,” tutur Mahfud.

Padahal, kata Mahfud, apa yang dilakukan Cina itu melanggar hak berdaulat Indonesia. Mahfud juga menyebut hal tersebut ancaman terhadap teritori Indonesia.

Dia pun mengingatkan ancaman Cina tidak bisa dihadapi dengan adu kekuatan. Secara hitungan matematis, jika perang fisik dengan China terjadi, dipastikan Indonesia akan kalah.

“Penduduk Cina 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah, tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi,” ucap Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, Indonesia akan tetap mempertahankan wilayah perairan Natuna Utara itu sebagaimana amanat konstitusi.

“Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritoritorial,” kata dia.

Sementara ancaman yang kedua adalah isu Papua merdeka. Menurut Mahfud, ancaman di Papua tidak bisa dihadapi secara militer. Dia menyebut pemerintah harus menjaga HAM di Papua.

“Saudara sekalian kita harus menjaga HAM sehingga kita harus berhati-hati menjalankan operasi di sana sehingga yang dilakukan itu adalah penegakan hukum dan keamanan,” ucap Mahfud.

Pemerintah, menurut dia, tidak akan melakukan operasi militer di Papua.

“Karena kalau sudah disebut operasi militer nanti (merujuk ke) pelanggaran HAM dunia internasional akan menyorot itu. Dua hal inilah yang harus kita jaga dengan hati-hati,” kata Mahfud.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *