Mahfud MD: Judicial Review UU KPK ke MK Langkah Sia-sia

  • Whatsapp

 INDOPOLITIKA.COM— Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), berkeyakinan bahwa MK tidak akan mengabulkan Judicial Review Perppu KPK yang sudah disampaikan sejumlah kalangan ke MK.

“Hal itu sia-sia lantaran MK tak memiliki hak untuk membatalkan UU yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Kalau dibahas biasa (judicial review) yang dipertentangkan tetap kalah di DPR karena partainya sudah setuju. Padahal rakyat menghendaki bukan itu. Pasti enggak ada gunanya. Judicial review enggak mungkin lagi,” tandas Mahfud MD saat berbicara dalam acara ILC TV One, Selasa (1/10/2019).

Bacaan Lainnya

Mantan menteri di era Presiden Gus Dur ini mengatakan, MK dilarang membatalkan undang-undang meski tidak disukai rakyat, selama UU itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, UU KPK ini tidak disukai oleh rakyat, tapi tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Ini yang disebut dengan open legalcy policy. Saya dulu menolak untuk membatalkan undang-undang penodaan agama, meskipun saya tahu itu jelek, tetapi itu konstitusional,” kenangnya.

Dirinya sangat yakin jika UU KPK dibawa ke MK, hasilnya tak akan diterima. Hal yang konstitusional tapi jelek itu yang bisa mengubah bukan hanya MK, tapi legislatif juga bisa mengubahnya.

“Pengujian UU KPK itu jika dibawa ke MK akan dikembalikan kewenangannya ke DPR. Lah kalau MK boleh membatalkan undang-undang yang tidak disukai orang, semua UU dibatalkan secara sewenang-wenang oleh MK,” paparnya.

Untuk menghadapi situasi ini, lanjutnya, dimana rancangan revisi UU KPK secara konstitusional prosedurnya sudah selesai, sudah tinggal disahkan, maka disini yang terjadi sebenarnya keabsahan revisi undang-undang baru menyangkut yuridisnya.

“Keabsahan itu mengandung tiga hal. Keabasahan filosofis, keabsahan yuridis dan keabsahan sosiologis. Ini keabsahan filosofis dan sosiologis nya masih diperdebatkan. Terus bagaimana? saya bilang, yang paling mudah legislatif review. Undangkan dulu, lalu diagendakan lagi (revisi lagi). Bisa saja dilakukan,” ungkapnya.

Mantan Peneliti Utama LIPI Mochtar Pabotinggi berharap Presiden Jokowi tidak mendengarkan pendapat partai-partai politik yang menolak penerbitan Perppu KPK.

Menurut dia, jika Jokowi mengikuti kemauan mereka, maka bakal bernasib seperti Soeharto.

“Jokowi akan menghancurkan dirinya sendiri kalau tidak mengeluarkan Perppu KPK. Semua catatan-catatan dan prestasi Jokowi akan kehilangan arti, akan sirna begitu saja, menguap begitu saja kalau korupsi di luar kontrol,” ujar Mochtar kepada Tempo, Rabu, 2 Oktober 2019.

Presiden Jokowi pernah mengatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perpu KPK untuk mengembalikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Presiden mengungkapkannya seusai bertemu dengan puluhan tokoh senior, termasuk Mochtar, pada Kamis pekan lalu.

Mochtar menceritakan, pada saat Presiden Soeharto memimpin Indonesia banyak prestasi yang ditorehkan. Namun hal itu menjadi tak berarti lantaran rezim Orde Baru lekat dengan praktik korupsi.

Mochtar menyatakan jika Jokowi tidak membela KPK, kemungkinan besar akan bernasib sama seperti Soeharto. Mungkin Jokowi akan aman selama memerintah namun akan dihujat sepanjang sejarah. “Sama seperti Pak Soeharto”.[rma]

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *