Mahfud MD: RUU HIP Usulan DPR, Pemerintah Tak Bisa Mencabut

  • Whatsapp
Menko Polhukam Mahfud MD

INDOPOLITIKA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merupakan usulan DPR. Karena itu, pemerintah tidak bisa mencabut RUU tersebut.

Dia menjelaskan, ada dua masalah terkait RUU HIP yang kini tengah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Dua masalah tersebut yakni masalah prosedural dan masalah substansial.

Bacaan Lainnya

“Masalah substansial RUU HIP menyangkut dua hal pokok, pertama masalah keberlakuan Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme itu sudah diselesaikan,” kata Mahfud di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Pada 16 Juni 2020 lalu, Mahfud MD telah mengatakan pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR sebagai tanda persetujuan pembahasan legislasi terhadap RUU HIP. DPR adalah pihak yang mengajukan RUU HIP tersebut.

“Artinya sudah semua ‘stakeholders’ sependapat bahwa Tap MPRS Nomor XXV tahun 1996 itu masih berlaku. Masalah substansial kedua adalah masalah isi Pancasila dalam sejarah pernah digagas pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila oleh Bung Karno dan mau dinormakan, itu sudah diselesaikan secara substansial baik pemerintah maupun pengusul sudah sepakat itu tidak bisa masuk ke undang-undangnya,” jelas Mahfud.

Namun selain dua masalah substansi pokok, Mahfud juga mengatakan ada masalah substansi sambilan. “Dianggap RUU HIP mau menafsirkan Pancasila dan mau memposisikan Pancasila kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara padahal (Pancasila) itu sudah final,” tegas Mahfud.

Selanjutnya masalah prosedural terkait dengan pihak pengusul RUU HIP. “RUU HIP itu adalah usulan dari DPR sehingga keliru kalau ada orang yang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut? Ya tidak bisa dong kita mencabut sebuah usulan UU, (RUU) itu kan DPR yang mengusulkan, kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif, tolong dibahas ulang,” tambah Mahfud.

Artinya, Mahfud menyerahkan kepada DPR soal proses politik selanjutnya RUU HIP tersebut. “Soal mau dicabut atau tidak itu bukan urusan pemerintah jadi keliru kalau minta pemerintah mencabut itu. Kalau (pemerintah) mencabut bagaimana kehidupan bernegara kita? Jadi kacau saling cabut dan tidak selesai-selesai. Prosedurnya ada di lembaga legislatif, di DPR. Saya kira kita tunggu perkembangannya, nanti akan ada proses-proses politik yang akan menentukan nasib RUU HIP itu,” jelas Mahfud. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *