Mahfud MD Tegaskan Komitmen Pemerintah Lindungi Media

Menko Polhukam Mahfud MD/net

INDOPOLITIKA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan komitmen kuat Pemerintah guna memberikan perlindungan bagi media massa yang memproduksi konten berita.

Mencermati perkembangan teknologi platform digital, menurutnya Pemerintah berupaya menjaga kebebasan pers yang bertanggungjawab, sekaligus memperkuat peran dan kedudukan pers dalam menjalankan bisnis media.

“Selama hampir dua dekade dunia pers dihadapkan kepada dinamika baru akibat perkembangan teknologi infomasi yang melanda dunia. Platform digital, situs web dan aplikasi berhasil menyerbu wilayah tradisional berbagai sektor ‘ekonomi lama’, termasuk media massa,” kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Nasional HPN 2022: Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan, yang berlangsung secara hibrida dari Phinisi Room Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/02/2022).

Menurut Menko Polhukam, perkembangan ini telah menimbulkan hubungan yang tidak berimbang antara penerbit berita dan platform digital. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lain.

“Di satu pihak, penerbit berita menyediakan informasi yang berkualitas dengan kepedulian terhadap kualitas jurnalisme dan demokratisasi arus informasi. Sementara, pemilik platform digital berorientasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya,” tuturnya.

Mahfud MD menyatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian terkait untuk merumuskan dan menyusun regulasi yang mengatur hubungan antara penerbit dan platform digital.

“Saat ini, pemerintah tengah melakukan kajian akademis atas usulan regulasi yang disampaikan Dewan Pers tentang jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital,” sebutnya.

Kajian itu, menurut Menko Polhukam, termasuk mengenai bentuk regulasi yang tepat.

“Apakah dalam produk UU atau peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU, baik UU ITE maupun UU yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saya sendiri telah memerintahkan jajaran saya, untuk mengawal proses penyusunan regulasi tersebut dengan mengkoordinasikan norma hukumnya dengan Kemkominfo,” jelasnya.

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak tutup mata melihat dinamika antara dunia pers dan media sosial yang semakin timpang. Satu sisi,penerbit berita menyajikan informasi berkualitas dengan kepedulian kualitas jurnalisme berorientasi demokrasi, sedangkan pemilik platform media sosial berorientasi untuk memperoleh keutungan ekonomi yang sebesar-besarnya.

“Presiden telah memerintahkan kepada semua kementerian lembaga terkait untuk merumuskan dan menyusun regulasi yang mengatur hubungan antara penerbit dan platform digital,” ungkap Mahfud.

Dia mengakui naskah dari Dewan Pers dan para pemangku terkait soal rancangan regulasi yang menjembatani keduanya sudah ada dan dipertimbangkan. Saat ini, pemerintah tengah mencari baju hukum apa yang sesuai untuk hal terkait.

“Sampai sekarang masih cari baju hukumnya, apakah UU penyiaran, ITE atau pers atau rancangan UU sendiri, kalau sendiri RUU tentang apa? Ini kami sedang cari bajunya jangan khawatir, mungkin sesudah konvensi ini saya akan mengundang teman menteri dan teman lembaga untuk mencari baju rancangan yang dibuat teman-teman Dewan Pers ini,” Mahfud menambahkan. [rif]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *